Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Polresta Bogor Berikan Penangguhan Penahanan Terhadap Ketua GNPF Ulama Bogor

Penangkapan tersebut karena Iyus berbicara mengenai ajakan perlawanan dan tentang komunisme yang sudah masif di Indonesia.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Polresta Bogor Berikan Penangguhan Penahanan Terhadap Ketua GNPF Ulama Bogor
Wartakotalive.com/Andika Panduwinata
ilustrasi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polresta Bogor Kota memberikan penangguhan penahanan kepada Ketua GNPF Ulama Bogor, Iyus Khaerunnas, yang tersangkut kasus dugaan penyebaran berita bohong.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser, mengatakan permohonan penangguhan penahanan tersebut dilayangkan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum.

"Dengan alasan kemanusiaan dan dengan pertimbangan yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, dan tidak akan menghilangkan barang bukti, Kapolresta Bogor Kota memberikan penangguhan penahanan kepada yang bersangkutan," ujar Hendri melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/5/2019).

Meski diberikan penangguhan penahanan, namun Hendri memastikan proses hukum terhadap Iyus tetap berjalan.

" Namun proses hukum tetap berjalan dan ustad Iyus diwajibkan lapor diri dua kali seminggu di Sat Reskrim Polresta Bogor Kota," tutur Hendri.

Sebelumnya, jajaran Sat Reskrim Polresta Bogor Kota menangkap Ketua GNPF Ulama Bogor, Iyus Khaerunnas, terkait dugaan penyebaran berita bohong.

Baca: Polresta Bogor Tangkap Ketua GNPF Ulama Bogor Terkait Penyebaran Berita Bohong

Dirinya ditangkap di Perum Griya Soka, Sukaraja Kabupaten Bogor, pada Jumat (17/05/2019) sekira pukul 14.00 WIB.

Berita Rekomendasi

Penangkapan tersebut karena Iyus berbicara mengenai ajakan perlawanan dan tentang komunisme yang sudah masif di Indonesia.

Omongan Iyus tersebut beredar di media sosial dalam video berdurasi 1 menit pada 14 Mei 2019.

Iyus disangkakan dengan pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI no. 19 Tahun 2016 perubahaan atas UU ri no 11 thn 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 UU RI No 1 thn 1946 tentang penyebaran berita bohong dan atau pasal 160 KUHP. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas