"Dan anjing-anjing ini juga kita pinjamkan untuk digunakan di tempat-tempat yang rawan," sambungnya.

Mantan Ketua Umum PKPI ini menyebut, jumlah anjing peliharaannya mencapai 150 ekor. Ia mengatakan, jika DKI Jakarta membutuhkannya, maka bisa saja ia pinjamkan.

"Karena jumlahnya cukup banyak, bisa juga di-patroli di kota besar di DKI. Kalau mau pinjam kalian, boleh saya pinjemin," tutur Hendropriyono.

Ia tak menampik anjing-anjing ini bisa diperbantukan untuk tanggal 22 Mei 2019, di mana dikabarkan bakal ada pengerahan massa saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pemilu 2019.

Namun, kata Hendropriyono, pihak Kepolisian dan TNI sudah bekerja dengan baik, di mana sudah ada penangkapan yang dipandang akan mengacaukan.

"Sebetulnya kita sudah antisipasi. Tidak akan terjadi hal yang serius. Karena semua sudah kita duga, sudah kita tahu rencana-rencana kekacauan," ucapnya.

"Sehingga aparat kita, polisi dan TNI, sudah berbuat maksimal untuk pencegahan. Saya sangat bersyukur selama ini. Saya lihat sedang observasi, menyelidiki, semua rencana ketahuan," ungkapnya.

Tak ada senjata

Sementara, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, aparat keamanan TNI-Polri tak akan menggunakan senjata api, apalagi mengerahkan penembak jitu alias sniper pada 22 Mei pekan depan.

Menurut Moeldoko, ada pihak yang mencoba membangun opini publik bahwa ada kelompok sniper yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga, jika terjadi penembakan, aparat keamanan yang akan disalahkan.

"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper! Jadi supaya paham agar tidak digulung jadi berita yang merugikan pemerintah. Saya katakan dengan tegas, tidak ada sniper," ucap Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Ketua harian TKN Jokowi-Maruf Amin ini mengaku pihaknya masih mengindikasi pihak mana yang mencoba menggiring opini soal pengerahan sniper saat aksi massa.

"Ya lihat nanti saja perkembangannya," kata Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.