Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.

"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.

Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Karena, Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan juga kejahatan sistemik.

Ada pun tindakan konkret dari gerakan kedaulatan rakyat adalah aksi unjuk rasa secara damai.

"Gerakan itu diperlukan untuk menjadi perhatian bagi mereka, kalau pun tidak akan dikatakan pressure, supaya mereka memperhatikan bahwa mereka selama ini terbukti oleh rakyat, bukan oleh lembaga yang mengadil, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan," paparnya.

Aksi unjuk rasa gerakan kedaulatan rakyat, menurut Marwan, akan dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019. Pihaknya menargetkan 7 juta massa yang akan ikut aksi unjuk rasa.

"Dan selama ini kita sudah buktikan dengan 7 juta orang di aksi 212 atau 14 juta di ulang tahun 212. Tidak ada masalah, kita akan melakukan itu," ucapnya.

Menuntut Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengataan, pihaknya akan menggelar demontrasi damai pada tanggal 20,21, dan 22 Mei 2019.

Aksi unjuk rasa tersebut untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 2019 yang ia inilai penuh kecurangan.

"Tentu kita akan kelihatannya demo damai tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk aja. Selama ini kita kayak dicuekin aja nih," ujarnya, di tempat yang sama.

"Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal (KPPS) begitu banyak. Kita sudah menyuarakan itu tapi kok kayaknya dicuekin aja," tuturnya.

"Nah, ini bentuk dari protes kita. Kita nanti akan melakukan demo damai," sambungnya.

Menurut Titiek, aksi unjuk rasa nanti akan melibatkan banyak orang. Namun, putri Presiden Soeharto tersebut tidak menyebutkan estimasi massa yang akan hadir.

Ada pun tempat unjuk rasa akan tersebar di sejumlah titik, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia.

"Tidak seperti 212 (jumlahnya), tapi cukup banyaklah. Kalau pemerintah mengerahkan aparat 160 ribu TNI, seratus sekian ribu polisi, insyaallah massa kita lebih dari itu," cetusnya.

Politikus Partai Berarya itu memastikan bahwa aksi akan dilakukan dengan damai, terkecuali bila aparat keamanan bertindak represif.

"Insyallah damai, ya kita pasti damai, kecuali kalau di sana kita ditimpuki gas, ditembaki gas air mata. Kita rakyat yang ingin memperjuangkan tapi kita ditembak-tembaki, tapi dizalimi. Nah, itu tentunya rakyat yang akan bicara sendiri," bebernya.

Ada pun tuntutan yang ingin disampikan dalam aksi unjuk rasa yang rencananya digelar tiga hari berturut-turut itu adalah meminta penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Karena, menurutnya, pasangan Jokowi-Maruf Amin telah curang dalam mengikuti Pemilu Presiden 2019.

Tuntutan diskualifikasi juga dipilih, karena pemungutan suara ulang akan memakan biaya yang sangat tinggi.

"Harapannya didiskualifikasi, mana yang curang? petahana yang curang ini harus didiskualifikasi. Jadi kalau kita ulang lagi ini mahal sekali, makan waktu, biaya mahal," ucapnya.

"Sekarang saja sudah Rp 25 triliun, hasilnya kayak gini. Apakah kalau kita ulang dengan another Rp 25 triliun hasilnya akan lebih baik? Siapa tahu mengulang yang ini lagi. Tapi kalau memang sudah curang dan di UU-nya sudah ada, ya harus di-dis (dikusalifikasi), ya di-dis gitu," paparnya.

FPI Ikut

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis mengatakan, massa FPI akan ikut turun dalam aksi unjuk rasa Gerakan Kedaulatan Rakyat pada 20, 21, 22 Mei 2019.

Massa yang akan hadir tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan juga luar daerah.

"Dari mana-mana ya, jumlahnya tidak bisa dihitung karena sangat cair," ujarnya di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurutnya juga, ratusan masjid di Jakarta akan menerima kedatangan massa yang sebagian berasal dari luar Jakarta tersebut.

Ia berharap seluruh masjid di Jakarta membuka pintu untuk peserta unjuk rasa.

"Seluruh masjid diharapkan bisa membuka pintu untuk saudara-saudara kita," pintanya.

Sementara, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai. Aksi juga akan diisi dengan tausiah.

"Akan banyak tausiah, termasuk tausiah kepada KPU. Habis itu seperti biasa salat berjamaah dan lainnya," terangnya.

Ada pun tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut adalah meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Bawaslu menghentikan kecurangan di Pemilu 2019.

Pihaknya menilai bahwa Pemilu 2019 berjalan tidak jujur dan adil, serta penuh kecurangan.

"Yang pasti kecurangan Pemilu harus dihentikan," cetusnya. (Apfia Tioconny Billy)