TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendropriyono siap pinjamkan anjing-anjing terlatih miliknya, jika diperlukan pihak keamanan.

Hal itu untuk mengantisipasi pengerahan massa terkait pengumuman hasil Pemilu 2019.

Rencananya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil Pilpres dan Pileg 2019 pada Rabu (22/5/2019) lusa.

Mengenai anjing yang akan dipinjamkan, Hendropriyono menjelaskan anjing-anjing berukuran besar miliknya itu memiliki kemampuan menyerang hingga mengadang, sehingga mampu mengatasi aksi brutal.

“Kalau dia nyerang, dia gigit tidak akan lepas. Saudara-saudara tahu kan kalau dijilat anjing saja najis, apalagi kalau digigit tidak dilepas-lepas," ungkap Hendropriyono di acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).

"Sampai kulit Anda itu dibawa pergi baru dilepas,” sambungnya.

Baca: Hendropriyono Beberkan Kekuatan Massa Aksi 22 Mei Pendukung Prabowo-Sandi di KPU

Baca: Tribunnews.com Raih Penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia

Ada sekitar 152 ekor anjing terlatih yang dimiliki Hendropriyono, namun tidak akan dipinjamkan semuanya. Masih ada sebagian anjing yang akan digunakan untuk kegiatan pribadinya.

“Tidak semua lah. Buat jaga rumah saya dong, masa rumah saya enggak ada yang jaga," ucapnya.

"Kalau nanti polisi nurunin anjing masih mikir kan, nanti bagaimana. Saya kan rakyat, saya enggak mikir,” tutur Hendropriyono.

Langkah Hendropriyono meminjamkan anjing peliharannya itu, menurutnya sebagai tindakan mengantisipasi oknum-oknum yang mencoba membubarkan kesatuan negara Indonesia.

“Saya tidak mau diam-diam saja, karena kita harus ingat bahwa negara ini tidak akan bubar karena kelakuan orang-orang yang sedikit ini, yang sudah ompong ini,” papar Hendropriyono.

Sebelumnya, Hendropriyono mempertontonkan puluhan anjing terlatih di kediamannya di Jakarta.

Beberapa ekor anjing memperlihatkan keterampilannya, mulai dari mengadang pencuri. Mereka juga bisa menghalau para demonstran dan provokator.

"Sejak lama sudah kita latih anjing-anjing yang punya IQ tinggi dan cerdas, dan sekarang pas waktunya untuk dipekerjakan," ucap Hendropriyono, Sabtu (18/5/2019).

"Dan anjing-anjing ini juga kita pinjamkan untuk digunakan di tempat-tempat yang rawan," sambungnya.

Mantan Ketua Umum PKPI ini menyebut, jumlah anjing peliharaannya mencapai 150 ekor. Ia mengatakan, jika DKI Jakarta membutuhkannya, maka bisa saja ia pinjamkan.

"Karena jumlahnya cukup banyak, bisa juga di-patroli di kota besar di DKI. Kalau mau pinjam kalian, boleh saya pinjemin," tutur Hendropriyono.

Ia tak menampik anjing-anjing ini bisa diperbantukan untuk tanggal 22 Mei 2019, di mana dikabarkan bakal ada pengerahan massa saat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil Pemilu 2019.

Namun, kata Hendropriyono, pihak Kepolisian dan TNI sudah bekerja dengan baik, di mana sudah ada penangkapan yang dipandang akan mengacaukan.

"Sebetulnya kita sudah antisipasi. Tidak akan terjadi hal yang serius. Karena semua sudah kita duga, sudah kita tahu rencana-rencana kekacauan," ucapnya.

"Sehingga aparat kita, polisi dan TNI, sudah berbuat maksimal untuk pencegahan. Saya sangat bersyukur selama ini. Saya lihat sedang observasi, menyelidiki, semua rencana ketahuan," ungkapnya.

Tak ada senjata

Sementara, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan, aparat keamanan TNI-Polri tak akan menggunakan senjata api, apalagi mengerahkan penembak jitu alias sniper pada 22 Mei pekan depan.

Menurut Moeldoko, ada pihak yang mencoba membangun opini publik bahwa ada kelompok sniper yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sehingga, jika terjadi penembakan, aparat keamanan yang akan disalahkan.

"Saya ingin tegaskan, tidak ada sniper! Jadi supaya paham agar tidak digulung jadi berita yang merugikan pemerintah. Saya katakan dengan tegas, tidak ada sniper," ucap Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

Ketua harian TKN Jokowi-Maruf Amin ini mengaku pihaknya masih mengindikasi pihak mana yang mencoba menggiring opini soal pengerahan sniper saat aksi massa.

"Ya lihat nanti saja perkembangannya," kata Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.

Ia mengatakan, hal itu pada akhirnya akan digunakan sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Mantan Panglima TNI ini mengatakan, saat ini masyarakat di mana-mana sudah mulai menginginkan sebuah situasi yang aman dan tertib.

Moeldoko menyebut, mereka tidak menginginkan gerakan 'people power' yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.

Meski begitu, Moeldoko enggan menyebut kelompok yang dimaksud tersebut.

"Semuanya rugi. Semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah? Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," papar Moeldoko.

Moeldoko mengungkapkan adanya upaya sistematis jika terjadi pengumpulan massa pada 22 Mei 2019.

Ia mengatakan, ada sekelompok tertentu yang ingin situasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko.

Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tetap tenang, dan tidak perlu takut atau khawatir akan stabilitas keamanan.

Ia menegaskan, pemerintah melalui TNI-Polri telah siap menangani hal tersebut.

Deklarasi aksi

Sebelumnya, sejumlah tokoh mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Mereka yang hadir dalam deklarasi tersebut adalah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Politikus Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, dan Ketua Umum FPI Ustaz Sobri Lubis.

Ada juga Sekjen FUI Al-Khaththath, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, CEO Seknas PADI Marwan Batubara, dan lainnya.

Marwan mengatakan bahwa gerakan kedaulatan rayat dibentuk sebagai respons adanya dugaan ketidakadilan di Pemilu 2019, mulai dari ketidaknetralan KPU, ASN, dan aparat.

"Belum lagi calon petahana yang tidak ambil cuti, sehingga ini nyampur sebagai paslon dan sebagai pelaksana pemerintahan," ujarnya.

"Fasilitas negara itu sudah dipisahkan, yang mestinya dia cuti itu diatur. Nah, peraturan itu sendiri dbuat untuk menguntungkan petahana," sambung Marwan.

Menurutnya, gerakan kedaulatan rakyat merupakan akumulasi dari ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Karena, Marwan mengatakan Pemilu 2019 bukan lagi hanya dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan juga kejahatan sistemik.

Ada pun tindakan konkret dari gerakan kedaulatan rakyat adalah aksi unjuk rasa secara damai.

"Gerakan itu diperlukan untuk menjadi perhatian bagi mereka, kalau pun tidak akan dikatakan pressure, supaya mereka memperhatikan bahwa mereka selama ini terbukti oleh rakyat, bukan oleh lembaga yang mengadil, karena mereka sudah tidak bisa diharapkan," paparnya.

Aksi unjuk rasa gerakan kedaulatan rakyat, menurut Marwan, akan dilakukan pada tanggal 20, 21, dan 22 Mei 2019. Pihaknya menargetkan 7 juta massa yang akan ikut aksi unjuk rasa.

"Dan selama ini kita sudah buktikan dengan 7 juta orang di aksi 212 atau 14 juta di ulang tahun 212. Tidak ada masalah, kita akan melakukan itu," ucapnya.

Menuntut Jokowi-Maruf Amin Didiskualifikasi

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengataan, pihaknya akan menggelar demontrasi damai pada tanggal 20,21, dan 22 Mei 2019.

Aksi unjuk rasa tersebut untuk memprotes penyelenggaraan Pemilu 2019 yang ia inilai penuh kecurangan.

"Tentu kita akan kelihatannya demo damai tanpa kekerasan. Mungkin kita duduk aja. Selama ini kita kayak dicuekin aja nih," ujarnya, di tempat yang sama.

"Kita sudah teriak-teriak pemilu curang, DPT ganda, DPT bermasalah, yang meninggal (KPPS) begitu banyak. Kita sudah menyuarakan itu tapi kok kayaknya dicuekin aja," tuturnya.

"Nah, ini bentuk dari protes kita. Kita nanti akan melakukan demo damai," sambungnya.

Menurut Titiek, aksi unjuk rasa nanti akan melibatkan banyak orang. Namun, putri Presiden Soeharto tersebut tidak menyebutkan estimasi massa yang akan hadir.

Ada pun tempat unjuk rasa akan tersebar di sejumlah titik, salah satunya Bundaran Hotel Indonesia.

"Tidak seperti 212 (jumlahnya), tapi cukup banyaklah. Kalau pemerintah mengerahkan aparat 160 ribu TNI, seratus sekian ribu polisi, insyaallah massa kita lebih dari itu," cetusnya.

Politikus Partai Berarya itu memastikan bahwa aksi akan dilakukan dengan damai, terkecuali bila aparat keamanan bertindak represif.

"Insyallah damai, ya kita pasti damai, kecuali kalau di sana kita ditimpuki gas, ditembaki gas air mata. Kita rakyat yang ingin memperjuangkan tapi kita ditembak-tembaki, tapi dizalimi. Nah, itu tentunya rakyat yang akan bicara sendiri," bebernya.

Ada pun tuntutan yang ingin disampikan dalam aksi unjuk rasa yang rencananya digelar tiga hari berturut-turut itu adalah meminta penyelenggara Pemilu mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Karena, menurutnya, pasangan Jokowi-Maruf Amin telah curang dalam mengikuti Pemilu Presiden 2019.

Tuntutan diskualifikasi juga dipilih, karena pemungutan suara ulang akan memakan biaya yang sangat tinggi.

"Harapannya didiskualifikasi, mana yang curang? petahana yang curang ini harus didiskualifikasi. Jadi kalau kita ulang lagi ini mahal sekali, makan waktu, biaya mahal," ucapnya.

"Sekarang saja sudah Rp 25 triliun, hasilnya kayak gini. Apakah kalau kita ulang dengan another Rp 25 triliun hasilnya akan lebih baik? Siapa tahu mengulang yang ini lagi. Tapi kalau memang sudah curang dan di UU-nya sudah ada, ya harus di-dis (dikusalifikasi), ya di-dis gitu," paparnya.

FPI Ikut

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis mengatakan, massa FPI akan ikut turun dalam aksi unjuk rasa Gerakan Kedaulatan Rakyat pada 20, 21, 22 Mei 2019.

Massa yang akan hadir tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan juga luar daerah.

"Dari mana-mana ya, jumlahnya tidak bisa dihitung karena sangat cair," ujarnya di Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Menurutnya juga, ratusan masjid di Jakarta akan menerima kedatangan massa yang sebagian berasal dari luar Jakarta tersebut.

Ia berharap seluruh masjid di Jakarta membuka pintu untuk peserta unjuk rasa.

"Seluruh masjid diharapkan bisa membuka pintu untuk saudara-saudara kita," pintanya.

Sementara, Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai. Aksi juga akan diisi dengan tausiah.

"Akan banyak tausiah, termasuk tausiah kepada KPU. Habis itu seperti biasa salat berjamaah dan lainnya," terangnya.

Ada pun tujuan dari aksi unjuk rasa tersebut adalah meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Bawaslu menghentikan kecurangan di Pemilu 2019.

Pihaknya menilai bahwa Pemilu 2019 berjalan tidak jujur dan adil, serta penuh kecurangan.

"Yang pasti kecurangan Pemilu harus dihentikan," cetusnya. (Apfia Tioconny Billy)