Mantan Kepala BIN dan Jenderal (Purn) Blak-blakan Soal Kekuatan Massa Aksi 22 Mei Pendukung 02
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, sudah pindah..."
Penulis: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada hari Rabu, 22 Mei 2019 lusa dikabarkan akan menggeruduk Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Kedatangan massa aksi 22 Mei atau dikenal juga people power ditengarai akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan secara nasional oleh KPU.
Menanggapi hal itu, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyebutkan, kekuatan massa pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai "ompong".
Pasalnya, kata Hendropriyono, karena banyak yang mulai sadar dan tidak mau ikut aksi menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.
Baca: Tribunnews.com Raih Penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia
"Kekuatan massanya sudah mulai ompong, yaitu massa yang terdiri dari sebagian mantan HTI, sebagian mantan PA 212, mantan GNPF Ulama, karena sudah ada yang ikut sama kita di sini," kata Hendropriyono dalam sambutannya pada Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).
Artinya, kata Hendro, para elit yang teriak-teriak ini akan mengerahkan massa yang ompong, yang tinggal sedikit.
Baca: Sosok Lieus Sungkharisma: Pernah Dukung Jokowi, Jadi Jurkam Prabowo, Kini Tersangka Makar
Baca: Ani Yudhoyono Diserang Buzzer Politik Jadi Alasan Sujumlah Elite Demokrat Mundur dari Koalisi 02
Baca: Lieus Sungkharisma Ditangkap di Apartemen Hayam Wuruk Saat Bersama Seorang Wanita
Baca: Muzdalifah Hangout Bareng Suami, Ayah Mertua & Kakak Ipar, Sosok Kakak Perempuan Fadel jadi Sorotan
Terlebih, lanjut Hendropriyono, Partai Demokrat telah menyatakan tidak mau kalau demokrasi berjalan inkonstitusional.
Kemudian, PAN yang 2/3 nya sudah tidak mau ikut aksi tersebut.
"Begitu juga PKS, di mana saya amati sudah banyak yang sadar bahwa negara ini akan dibawa ke mana. Kasihan rakyat kalau seperti ini," kata Hendropriyono.
Hendropriyono pun mengaku mengetahui identitas massa yang akan turun ke jalan pada 22 Mei 2019.
"Massa yang sekarang bergerak hanya mantan 212, FPI, barisan sakit hati," ujar Hendropriyono.
Selain itu, menurut dia, massa yang akan turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 itu juga ditunggangi oleh mereka yang sakit hati dengan pemerintah saat ini.
"Yang tadinya pejabat, dicopot enggak mau, bekas menteri dicopot, masa sampai segitunya. Sudahlah, gantian sama yang muda," kata Hendropriyono.
Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang tak mampu berpikir jernih lagi.
Hendropriyono menyebut, mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan apa pun demi sebuah nama dan jabatan.
"Yang ingin dapat nama, singgasana. Saya tidak mengerti kenapa sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri, untuk apa?" kata Hendropriyono.
Tidak dibenarkan dalam Pancasila
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menyebutkan politik jalanan atau demonstrasi di jalanan yang akan melakukan aksinya di Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu menjelang pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019 tidak dibenarkan dalam Pancasila.
"Politik jalanan atau demonstrasi di jalanan, baik damai maupun tidak damai tidak dibenarkan oleh Pancasila, politik jalanan seperti ini," kata Hendropriyono dalam sambutannya pada Acara Musyawarah Besar Kaum Muda Indonesia, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2019).
Oleh karena itu, dirinya meminta agar masyarakat yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres untuk menghentikan pemikiran anehnya (aksi politik jalanan).
Peringatan Moeldoko
Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan kembali angkat suara soal gerakan 'people power' pada 22 Mei
Mantan Panglima TNI ini memberikan peringatan soal gerakan 'people power' yang menurutnya sangat merugikan semua warga dan negara.
Jenderal TNI Moeldoko menyebut pengumpulan massa saat penetapan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang bukanlah hal yang main-main.
Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar isu pengumpulan massa pada 22 Mei dipahami betul oleh masyarakat mengenai dampak dan kerugiannya.
Baca: Mengenal Dora Sigar Ibunda Prabowo Subianto, Cinta Bersemi di Rumah Sakit
Baca: Kisah Pilu Anak Gajah di Thailand, Mati Kelelahan Usai Dipaksa Menari di Hadapan Pengunjung
Baca: Anjing Lumpuh Ini Selamatkan Bayi yang Dikubur Hidup-hidup oleh Ibunya
Baca: Dituduh Kirim Chat Mesum kepada Istri Anggota Dewan, Apa Kata Ketua Panwaslih Subulussalam?
"Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan," kata Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).
Moeldoko pun mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.
Ia memperingatkan, hal itu pada akhirnya akan digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka
Moeldoko menyebut, masyarakat saat ini tidak menginginkan gerakan 'people power' yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.
Namun, Moeldoko enggan mengungkap lebih detail mengenai kelompok yang dimaksud tersebut.
"Semuanya rugi. Semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear," kata Moeldoko.
Baca: Rumah Kosong bak Istana Megah di Tengah Sawah Garut Jadi Sorotan, Kisah di Baliknya Jadi Viral
Baca: HOAX Anggota TNI Tewas akibat Cacar Monyet, Penyebarnya akan Dilaporkan ke Polisi
Baca: Ani Yudhoyono Dandan Pertama Kalinya Setelah Sakit Agar Cantik Saat Temui SBY
Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu takut akan stabilitas keamanan.
Ia menegaskan, pemerintah melalui TNI-Polri telah siap menangani segala kemungkinan