TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Personel TNI/Polri tak akan menggunakan senjata berpeluru amunisi tajam saat mengamankan aksi 22 Mei besok.

Kepala Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko mengungkapkan ada upaya penyelundupan senjata yang diduga untuk mengacaukan situasi pada saat Aksi 22 Mei 2019, bertepatan dengan pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu.

Kelompok penyelundup ini ditangkap dan senjatanya sudah diamankan.

Moeldoko menyebut penyelundupan senjata ini sangat besar kemungkinan dilakukan untuk menciptakan tindakan-tindakan anarkis dengan cara adu domba antara massa aksi dengan aparat TNI-Polri yang berjaga.

"Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan," jelas Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Menurut Moeldoko, sejumlah senjata yang diselundupkan antara lain senjata api yang menggunakan peredam, dan senjata untuk penembak runduk.

Pemerintah membuka informasi itu kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman menjelang 22 Mei.

Sebab seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," kata Moeldoko.

Moeldoko mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa. Sebab aksi-aksi itu dikhawatirkan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan punya kepentingan.

"Karena kondisi itu tidak menguntungkan bagi siapa pun. Justru menguntungkan kepada pihak-pihak yang punya upaya, agenda untuk membuat situasi menjadi tidak baik," kata Moeldoko.

Baca: Pertemuannya dengan Jokowi Berbuntut Panjang, Bupati Klungkung Didepak dari Grup WA Gerindra Bali

Rencana unjuk rasa pada 22 Mei 2019 berpotensi disusupi pihak tidak bertanggungjawab untuk membuat suasana semakin kisruh, misalnya saja potensi aksi teror.

Moeldoko menyebut kelompok teroris yang sudah ditangkap Densus 88 Antiteror dalam beberapa waktu terakhir bahkan sudah punya rencana menyasar KPU.

Hal ini tak lepas dari analisa yang dilakukan pemerintah bahwa ada kelompok yang berupaya ingin memanfaatkan situasi saat Aksi 22 Mei.

"Ini yang pemerintah punya tanggung jawab melindungi segenap bangsa. Tidak boleh rakyatnya terlukai, tidak boleh rakyatnya menjadi korban," ucap Moeldoko.

Pernyataan senada disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo.

Personel Polri yang mengamankan aksi massa pada 22 Mei mendatang tak akan dibekali dengan senjata api dan peluru tajam.

"Konsep pengamanan Polri untuk tanggal 22 Mei yang akan datang bersama dengan rekan-rekan TNI, paling pokok seluruh aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan tidak dibekali senjata api dan peluru tajam," kata Dedi Prasetyo.

Personel yang bertugas mengamankan aksi massa 22 Mei di depan Gedung KPU hanya dibekali tameng, meriam air, dan gas air mata.

Menurutnya jika nanti saat aksi di lapangan ditemukan ada penggunaan peluru tajam dan senjata api, maka patut diduga itu adalah aksi terorisme.

"Apabila nanti 22 Mei ada yang menggunakan peluru tajam maka patut diduga bahwa itu adalah serangan terorisme karena aparat keamanan tidak boleh, ini sudah perintah dari pimpinan," kata Dedi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertebal penjagaan di beberapa fasilitas umum dan objek vital di DKI Jakarta, misal di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Halte Busway, dan sejumlah kantor Pemerintahan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengatakan, penjagaan di fasilitas umum di Jakarta dipertebal. Ia mencontohkan di Stasiun MRT.

Arifin tidak membantah, penjagaan berkaitan dengan pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu 2019 oleh KPU pada Rabu.

"Di MRT, Monas, semua kantor kelurahan, camat, dan kantor pemerintahan," ujar Arifin, Senin (20/5/2019).

Petugas Satpol PP DKI Jakarta berjaga atas permintaan dari Polda Metro Jaya. Namun, Arifin enggan memaparkan jumlah personel yang diturunkan oleh Satpol PP.

"Kalau dikaitkan 22 Mei, ya kita mengikuti permintaan Polda Metro. Nanti rapat kalau Polda Metro butuh bantuan. Pasti mempertebal," kata Arifin.

Arifin menyatakan, Satpol PP hanya berada di belakang TNI-Polri yang menjadi lapis utama dalam mengamankan aksi massa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum.

"Kita bersama-bersama ingin menciptakan suasana Jakarta yang aman dan kondusif," ucapnya. (Tribun Network/kompas.com)