TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah membahas persiapan infrastruktur jelang mudik lebaran, Selasa (21/5/2019).

Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta dan dimulai sekira pukul 10.45 WIB.

Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Indonesia (Korlantas Polri) Irjen Pol Refdi Andri, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan rapat koordinasi tersebut akan fokus pada persiapan infrastruktur mudik jelang lebaran.

Ia mengatakan ada beberapa fokus yang akan dibahas pada rapat hari ini.

"Ada beberapa komponen yang nanti kita fokus. Pertama di transportasi darat, kita pastikan berkaitan dengan kelaikan moda transportasi darat itu aman, betul-betul dilakukan pengecekan," kata Djemy sebelum rapat dimulai.

"Kemudian kejadian berulang yang terkait di jalan tol, kita minta supaya fokus berkaitan dengan bagaimana pelayanan di rest area, titik kemacetan. Persoalan di tol itu ada di rest area dan kita harapkan pada rest area harus lebih baik dari tahun tahun sebelumnya," imbuhnya.

Selain moda transportasi darat, Djemy juga menyoroti perhubungan laut.

Ia tidak ingin insiden kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba terulang kembali pada musim lebaran tahun ini.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga akan menanyakan terkait penetapan tarif batas atas tiket pesawat.

Djemy mengimbau para pihak terkait, khususnya Menteri Budi Karya untuk mengawasi harga tiket menjelang mudik lebaran.

"Yang ketiga nanti pasti akan ramai tiket pesawat. Memang Pak menteri sudah mengeluarkan surat terkait dengan penentuan tarif batas atas, tapi saya kira pengalaman-pengalaman sebelumnya walaupun tarif batas atas sudah dikeluarkan tetap saja maskapai penerbangan menetapkan harga di atas tarif batas atas," ujar Djemy.

Hingga berita ini ditulis, rapat antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah terkait pembahasan infrastruktur mudik lebaran masih berlangsung.