Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pilpres 2019

Masyarakat Diimbau Hapus dan Tak Sebarkan Foto Atau Video Aksi Kekerasan di Medsos

Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan

Masyarakat Diimbau Hapus dan Tak Sebarkan Foto Atau Video Aksi Kekerasan di Medsos
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Massa bersiap membubarkan diri saat aksi damai di depan kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Aksi tersebut dalam rangka menyikapi hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang telah diumumkan KPU. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) mengimbau Warganet tidak menyebarluaskan atau memviralkan konten baik dalam bentuk foto, gambar, atau video korban aksi kekerasan di media apapun.

Hal itu menurut Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, menyikapi maraknya peredaran konten negatif terkait dengan aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5//2019), berupa video aksi kekerasan, kerusuhan hingga hoaks video lama yang diberikan narasi baru berisi ujaran kebencian.

Suasana Apel Brimob di Sarinah pada Selasa (21/5/2019)
Suasana Apel Brimob di Sarinah pada Selasa (21/5/2019) (TribunJakarta.com)

Kementerian Kominfo juga mengimbau warganet untuk segera menghapus.

"Imbauan ini dilakukan memperhatikan dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyaraka," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/5/2019).

Baca: Massa Aksi 22 Mei: Naik. . .naik Prabowo-Sandi, Turun. . .turun Jokowi!

Kementerian Kominfo mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat ataupun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapapun.

Dia mengingatkan, konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif serta ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) merupakan konten yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Massa aksi 22 Mei menggelar salat dzuhur di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Massa aksi 22 Mei menggelar salat dzuhur di sekitar Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). (Fransiskus Adhiyuda)

Lebih jauh ia menjelaskan, Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan dan pencarian situs, konten dan akun dengan menggunakan mesin AIS dengan dukungan 100 anggota verifikator.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri dan mengidentifikasi akun-akun yang menyebarkan konten negatif berupa aksi kekerasan dan hasutan yang bersifat provokatif.

Kementerian Kominfo juga mendorong masyarakat untuk melaporkan melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten jika menemukenali keberadaan konten dalam situs atau media sosial mengenai aksi kekerasan atau kerusuhan di Jakarta. (*)

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas