Tribun

KPK Terus Telaah Dokumen Pengadaan Kapal Bea dan Cukai Serta KKP yang Diduga Dikorupsi

"Pemeriksaan saksi atau tersangka juga segera akan dilakukan, sesuai kebutuhan penyidik," tegas Febri.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in KPK Terus Telaah Dokumen Pengadaan Kapal Bea dan Cukai Serta KKP yang Diduga Dikorupsi
TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelaah dokumen-dokumen terkait pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penyidik komisi antirasuah itu masih merangkai konstruksi hukum dari praktek korupsi di dua institusi tersebut.

"Kami terus mempelajari berbagai dokumen yang sudah didapatkan dalam proses penggeledahan di sekitar lima lokasi minggu lalu," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (23/5/2019).

Selain mempelajari dokumen, kata Febri, penyidik juga segera mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi, khususnya para tersangka.

Pemanggilan pihak terkait kemungkinan dilakukan dalam waktu dekat.

"Pemeriksaan saksi atau tersangka juga segera akan dilakukan, sesuai kebutuhan penyidik," tegas Febri.

Baca: Pimpinan KPK Pastikan Usut Menpora Imam Nahrawi

KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai dan KKP.

Keempat orang itu adalah Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU) Amir Gunawan, pejabat pembuat komitmen (PPK) Bea dan Cukai Istadi Prahastanto, Ketua Panitia Lelang Heru Sumarwanto, dan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan Aris Rustandi.

Istadi, Amir, dan Heru diduga melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum.

Mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai.

Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp 1,12 triliun tersebut.

Namun setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kontrak.

Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.

Selama proses pengadaan, Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas