TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Institut Sarinah mengecam tindakan anarkis terjadi selama dua hari, 21-22 Mei lalu di Jakarta sehingga menelan korban 7 jiwa dan ratusan orang terluka.  

“Amuk dan kekerasan yang tidak perlu terjadi seandainya pihak 02 berjiwa ksatria dan konsisten menempuh jalur konstitusional sejak awal dengan tidak mewacanakan people power,” kata Dia Puspitasari salah seorang pengggagas Institut Sarinah, Jumat (24/5/2019).

Baca: Ini Risiko Pakai VPN untuk Akses Internet Banking

Apresiasi tinggi patut diberikan kepada Kepolisian dan TNI yang telah menunjukkan profesionalitas dan kapasitas luar biasa dalam menangani amuk massa.

Baca: Polda Metro Jaya Tambah Pasukan untuk Pengamanan di Gedung MK

“Mereka bertindak persuasif walau diserang sambil menjalankan proses hukum kepada para pihak yang terlibat sehingga situasi kekerasan bisa diisolasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab telah teridentifikasi,” kata Retno Wulandari penggagas lainnya menambahkan.

Baca: Polisi Tangkap Perusuh 22 Mei yang Bakar Pos Polisi Sabang

Mengingat dampak dari amuk masa meliputi kehilangan nyawa, kerusakan material dan imaterial, serta mengganggu proses konsolidasi demokrasi maka Institut Sarinah mendukung proses hukum bagi para master minds, operator dan eksekutor lapangan dari amuk 21-23 Mei yang lalu.

“Dalam Demokrasi harus ada Keadilan terhadap para pelaku kejahatan demokrasi. Mereka harus bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang berdampak pada kerusakan dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Eva Sundari yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Institut Sarinah menghimbau kepada para elit 02 untuk menghentikan segala upaya mobilisasi masa terutama dengan menggunakan simbol-simbol SARA.

Cukup sudah kehilangan dan kerusakan jiwa, material dan imaterial yang sudah terjadi, saatnya fokus ke upaya konstitusional yaitu melalui MK untuk kanalisasi ketidakpuasan hasil Pilpres 2019.

Institut Sarinah juga menyerukan pelaksanaan doktrin sila 3 Persatuan dari Pancasila bagi seluruh pihak. Hanya dengan Persatuan kita bisa membawa Indonesia damai dan maju. Himbauan terutama kepada para elit 01 dan 02 untuk memulai komunikasi dan silaturahmi.

Baca: Kaget Lihat Gunsmoke di Panggung, Gempita Menangis Histeris di Pelukan Gading Marten

Tunjukkan bahwa kalian para pemimpin yang anti kekerasan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan berjuang melalui nalar yang panjang, musyawarah. “Mohon pak Prabowo segera menyambut ajakan silaturahmi dan dialog dari Presiden RI Jokowi,” harap Dia Puspitasari

Institut Sarinah memprihatinkan exposure kekerasan fisik dan simbolik di media sosial dan jalanan Jakarta di minggu ini. Pertunjukan kekerasan bukan contoh pendidikan politik yang baik bagi generasi muda dan kami semua.

“Kami mengajak semua pihak untuk sadar Pancasila dan mempraktekkannya, mari berketuhanan dengan berkebudayaan. Mari bersikap konstruktif, Stop kekerasan dan egoisme pribadi atau kelompok,” kata Retnowati.

Yeni Sucipto, yang juga pengamat kebijakan publik menyesalkan kerugian di dunia pendidikan terutama untuk kelas yang sedang persiapan ujian.

“Sekolah-sekolah pada diliburkan sehingga merugikan proses belajar mengajar. Bukan saja para siswa tetapi para ibu juga dirugikan akibat terganggu kepentingan praktis dan strategisnya dalam menyiapkan puasa dan lebaran,” ungkap Yeni Sucipto.

Institut Sarinah adalah lembaga think tank untuk isu Pancasila, kebangsaan dan pembangunan nasional. Penggeraknya adalah para anggota dan alumni GMNI yang setuju dengan ideologi feminisme nasionalis yang digagas Sukarno.