Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin menilai tak layak Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), menyindir soal rezim korup, saat mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Saya kira nggak layak bicara rezim korupsi, mahkamah kalkulator, dan lain-lain. Gaya-gaya dengan narasi menyerang mulai dilakukan," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Irma Suryani Chaniago kepada Tribunnews.com, Minggu (26/5/2019).

 Menurut elite Partai NasDem ini, jauh lebih tepat BW mengumpulkan bukti-bukti yang asli dan kuat untuk membuktikan tudingan kecurangan pemilu dalam sidang sengketa di MK.

"Seperti yang bersangkutan orang bersih saja," tegas anggota DPR RI ini.

Baca: Nur Khamid Berbunga, Istrinya yang Bule Cantik Asal Inggris Mau Pulang

Baca: Istrinya yang Bule Cantik Itu Tak Kunjung Pulang dan Tutup IGnya, Ini Pembelaan Nur Khamid

Baca: Sugeng, Terduga Pemutilasi Wanita di Malang, Namanya Cocok Dengan Tato di Kaki Korban

Baca: Sugeng, Terduga Pemutilasi Wanita di Malang, Namanya Cocok Dengan Tato di Kaki Korban

"Yang pernah terindikasi bikin saksi palsu nggak usah kebanyakan omong ! Kumpulkan saja bukti asli, jangan bukti abal abal," sindirnya.

Hal senada juga disampaikan Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily.

Ketua DPP Golkar itu meminta BW untuk menghentikan sandiwara dan menuduh Mahkamah Konstitusi (MK) bagian dari rezim korup.

"Apa yang disampaikannya bukan pernyataan yang etis, kecuali berupaya utk menggiring opini tentang MK atas perkara yang dihadapinya," kata Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily dalam keterangan, Minggu (26/5/2019).

Ace menilai, belum apa-apa, BW sudah meragukan kredibilitas dan integritas Hakim Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang merdeka dan sudah teruji kemandiriannya  dalam proses pengambilan putusan. Sehingga tidak bisa didikte oleh intimidasi opini dan juga cara-cara mobokrasi dengan tekanan mobilisasi massa yang selama digunakan kubu 02," papar Ace.

Politisi Golkar ini menyebut, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi juga terbuka dan transparan.

Sehingga, kata Ace, argumen, dalil-dalil dan juga bukti  yang diangkat dalam persidangan bisa dilihat publik.

"Apalagi kalau sampai merekayasa saksi akan mudah diketaui publik. Di era keterbukaan seperti ini, BW masih berpikir kita hidup seperti era Orde Baru," jelasnya.

Ace juga meminta BW jangan sibuk bermain opini, fokus saja ke penyiapan bukti-bukti persidangan.

"Selama ini kubu 02 miskin dengan bukti hanya mengandalkan drama  kalah karena dicurangi," ucap Ace.

"Pernyataan BW sungguh tidak menunjukan bahwa dirinya itu seorang yang pernah menjadi Pimpinan KPK. Pimpinan KPK itu juga produk dari proses politik dimana dirinya dipilih oleh DPR," tambahnya.

Lebih lanjut, Ace menyebut, BW harus berkaca pada diri sendiri apakah setiap orang yang dipilih dari lembaga negara itu betul-betul korup.

Padahal, BW juga menjadi bagian dari Pimpinan KPK dipilih oleh lembaga DPR.

"Pernyataan BW menunjukan sikap yang skeptis dan tidak percaya kepada MK. Itu preseden yang sangat buruk. Belum apa-apa sudah menuduh yang tidak-tidak," ungkap Ace.

"Itu sama artinya kalau dia kalah dalam gugatannya ke MK, dia akan mengatakan bahwa MK itu korup. Padahal bisa jadi pasangan dalam hal-hal bukti2nya tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meyakinkan MK," tegasnya.

BW Sebut Rezim Korup Saat Di MK

Sebelumnya, BW berharap gugatan kubu 02 diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. BW menuding pemerintah hari ini sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam.