TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Koordinator bidang Hankam DPP Golkar, Happy Bone Zulkarnain, membantah para pengurus daerah partai Golkar menginginkan pergantian posisi ketua umum pasca pemilu.

Hal ini disampaikan Happy menanggapi politisi Golkar Aziz Samual yang mengklaim sebanyak 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar mengehendaki percepatan Munas untuk pergantian ketua umum.

"Saya tidak menemukan komplain dari 25 DPD I yang meminta Ketua Umum untuk mundur karena dinilai gagal dalam mencapai target di pemilu 2019," kata Happy kepada wartawan, Selasa (28/5/2019).

Happy menilai, apresiasi justru diberikan para pengurus daerah terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Misalnya dari DPD Jabar yang menyampaikan bahwa Airlangga Hartarto telah menyelamatkan Golkar dari keterpurukan. Lalu Ketua DPD Jawa Timur Zainudin Amali yang mengapresiasi Airlangga karena sudah berhasil memompa semangat kader untuk berjuang dalam pemilu serentak kemarin.

"Ditambah lagi dari beberapa DPD Golkar lain, seperti Sultra dan NTT dan lain-lain," kata Happy yang dikenal sebagai salah satu loyalis Airlangga ini.

Happy menambahkan, apresiasi terhadap kepemimpinan Airlangga juga datang dari ormas pendiri Golkar seperti MKGR dan Kosgoro 1957.

Menurut dia, Ketum MKGR Roem Kono dan Ketum Kosgoro 195 Agung Laksono mengimbau seluruh kader untuk tetap menjaga soliditas serta mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto di partai Golkar.

"Demikian juga Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang merasa berhasil mengantarkan 19 kader perempuan terbaik duduk di senayan pada Pileg 2019. Ini merupakan bagian dari support kerja keras DPP yang cukup signifikan," kata dia.

Baca: Kosgoro 1957 DKI Solid Dukung Airlangga, Tolak Agenda Munalsub Golkar

Happy sendiri tidak sependapat jika Airlangga dinilai gagal dalam Pemilu 2019 hanya karena perolehan suara dan kursi yang menurun.

Sebab, Airlangga menjadi ketua umum dikala Golkar sedang diterpa badai dahsyat, dimana Ketua Umum sebelumnya Setya Novanto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, beberapa lembaga survei menilai elektabilitas Golkar hanya di angka 6-7 persen.

"Maka keberhasilan perolehan peringkat kedua setelah PDIP dengan jumlah 85 kursi seharusnya kita lebih fair dan jernih dalam menilai bahwa itu merupakan prestasi, mengingat pencapaian itu sudah jauh melewati penilaian lembaga-lembaga survei," ujar Happy.

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional.

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

Turunnya perolehan suara dan kursi Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2019 memunculkan wacana mempercepat Musyawarah Nasional untuk mengganti pucuk kepemimpinan di partai beringin.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini menyebut para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas pada bulan Juli.

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).