Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bukan Hanya BUMN dan ASN, Fadli Sebut Mayoritas Masyarakat Pilih Prabowo-Sandi

Bahkan menurutnya bukan hanya ASN, namun mayoritas masyarakat juga sebenarnya memilih Prabowo-Sandi.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Bukan Hanya BUMN dan ASN, Fadli Sebut Mayoritas Masyarakat Pilih Prabowo-Sandi
Gita Irawan/Tribunnews.com
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menjenguk Eggi di Rutan Polda Metro Jaya pada Rabu (29/5/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon sependapat dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko bahwa mayoritas pegawai BUMN dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memilih pasangan Prabowo-Sandi.

Bahkan menurutnya bukan hanya ASN, namun mayoritas masyarakat juga sebenarnya memilih Prabowo-Sandi.

"Pertanyaan berikutnya kan ironis kok (Jokowi-Ma'ruf) bisa menang ya. makanya kemudian orang menduga ada kecurangan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (29/5/2019).

Adapun menurut Fadli mobilisasi ASN yang dimaksud BPN dalam berkas gugatan Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK) yakni mobilisasi yang dilakukan oleh pimpinan ASN.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.  Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Sekarang kan mobilisasi itu bisa terlihat, tentu bukan dari ASN-nya secara massa. tapi dari pimpinan pimpinannya, imbauannya, fasilitasnya, kan bisa pakai fasilitasnya. Misal datang ke suatu tempat kemudian ada fasilitas ASN untuk masyarakat diberikan sesuatu. kita lihat kok di beberapa tempat," katanya.

Baca: KPK Geledah Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Sita Dokumen Perkara Suap Izin Tinggal WNA

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah tudingan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang menyebut calon presiden petahana Joko Widodo menyalahgunakan BUMN semasa kampanye Pilpres 2019.

"Menggerakkan BUMN? Tahu enggak BUMN yang milih 02 (Prabowo-Sandiaga)? 78 persen. Menggerakkan ASN (aparatur sipil negara)? ASN 72 persen yang milih 02," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Berita Rekomendasi

"Di mana menggerakkan? Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak (Jokowi-Ma'ruf)," sambung Moeldoko.

Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko saat sukuran kemenangan Jokowi-Ma'ruf di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019) malam.
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko saat sukuran kemenangan Jokowi-Ma'ruf di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019) malam. (Fransiskus Adhiyuda/tribunnews.com)

Menurut Mantan Panglima TNI itu, jika pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menggerakan BUMN hingga kepolisian dalam kampanye kemarin maka suara yang diraih seharusnya besar dilingkungan karyawan BUMN maupun penegak hukum.

"Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua (pilih Jokowi). Di Paspampres kalah, di perumahan sekretaris negara kalah, terus mana yang digerakkan?," Paparnya.

Diketahuinya pencapaian suara Prabowo-Sandiaga cukup besar di lingkungan karyawan BUMN dan ASN, kata Moeldoko, berdasarkan survei tim internal Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Sementara itu, dirinya yang baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi mengaku membahas soal gugatan hasil rekapitulasi suara KPU yang diajukan BPN Prabowo-Sandi ke MK.

Namun, Moeldoko tidak menyebut secara rinci pembahasan yang dilakukan dengan Jokowi. "Konsolidasi tentang perkembangan terakhir di MK seperti apa," katanya.

Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (21/5/2019).
Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, (21/5/2019). (Taufik Ismail/Tribunnews.com)

Diketahui, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam berkas gugatan tersebut, pasangan 02 itu juga mengungkap lima bentuk pelanggaran dan kecurangan masif dalam Pilpres 2019 yang dilakukan Jokowi-Ma'ruf.

BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas