Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra menilai penyelenggara Pemilu Presiden 2019 di luar negeri khususnya di Malaysia merupakan salah satu yang terburuk.

Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade mengatakan salah satu indikatornya yakni diulanganya Pemilu di Kuala Lumpur karena temuan surat suara yang telah tercoblos.

Baca: Anak Tersangka Kasus Dugaan Rencana Eksekusi 4 Tokoh Nasional : Ibu Saya Tersangkut Utang Piutang

"Itu indikatornya, pemilunya buruk, pemilu di Kuala Lumpur diulang itu salah satu indikatornya, " kata Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (29/5/2019).

Manajemen Pemilu yang buruk itu menurut Andre terulang dengan ditolaknya 62.728 suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur.

Penolakan tersebut karena suara hasil PSU datang terlambat ke PPLN Kuala Lumpur.

"Udah dinyatakan harus diulang, eh kemudian hasil PSU nya ditolak, sangat ga beres. Kalau tidak salah surat suara yang dihitung hanya 22 ribuan suara, jadi 60 ribuan suara tidak dihitung, jelas merugikan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, Andre Rosiade mengatakan Partai Gerindra merekomendasikan Pelaksanaan Pemilu Luar Negeri dievaluasi secara mendalam.

Baca: Tetangga Sebut AZ, Calon Eksekutor Rusuh 22 Mei Kerap Sebarkan Informasi Sudutkan Jokowi-Maruf

Harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, salah satunya duta besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Apalagi ada salah seorang anak duta besar Malaysia, menjadi Caleg dari partai NasDem, yakni Davin Kirana yang diindikasikan diuntungkan dengan pelaksanaan Pemilu di Malaysia.

"Gerindra minta pemerintah mengevaluasi duta besar. Kita meminta Bawaslu merekomendisikan ini, jangan hanya diam, tidak ada teguran soal Dubes, padahal anaknya seakan akan diuntungkan," pungkasnya.