TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ajakan baik Presiden Joko Widodo bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan partai yang dipimpin Sohibul Iman itu akan tetap solid berada di luar pemeritahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Terlepas dari ajakan baik Pak Jokowi, keberadaan koalisi penyeimbang malah sehat bagi demokrasi. PKS insya Allah akan istiqomah bersama Koalisi Adil Makmur," ujar Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2019).

Menurut Mardani Ali Sera, negeri ini butuh peran oposisi yang lebih optimal untuk memberikan kritis konstruktif kepada pemerintahan.

"Apa yang benar dan bermanfaat dari Pemerintah harus didukung. Tapi apa yang tidak benar dan membawa mudharat bagi publik harus dicegah," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Jokowi Buka Pintu Jika Gerindra Ingin Gabung

Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.

Posisi Gerindra di DPR periode 2019-2024 relatif kuat. Pada Pileg 2019, Gerindra menempati urutan ketiga parpol yang memperoleh suara terbanyak dengan 17.594.839 suara atau 12,57 persen.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, prinsip yang akan dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat sekaligus kontrol yang baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Semangat kita tetap musyawarah untuk mufakat. Bagaimanapun, sebuah negara demokrasi besar tetap membutuhkan kontrol, baik dari internal maupun dari eksternal,” ujar Presiden.

Lebih akrab dengan Gerindra Masih dikutip dari Jakarta Post, elite tiga parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, PKB dan PPP juga telah berbincang mengenai kemungkinan mengundang Gerindra bergabung ke koalisi.