"Saya yakin kasus ini memang harus di investigasi," ujar dia.

Lebih lanjut, bila ada keluarga korban yang mau didampingi untuk mengusut peristiwa ini, Fadli secara sukarela akan membantu mereka lewat tim investigasi yang ditunjuk.

Baca: Fadli Zon Mengaku Kantongi Bukti Penggunaan Peluru Tajam Oleh Polisi Saat Kerusuhan 21-22 Mei

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, sebuah negara yang berlandaskan hukum, tidak boleh memanfaatkan produk tersebut sebagai alat kekuasaan.

Jika pemanfaatan kekuasaan itu benar terjadi, maka negara yang sebelumnya menganut sistem demokrasi sudah tak lagi pantas menyandang status tersebut.

"Ketika hukum hanya menjadi alat kekuasaan, maka tidak bisa lagi dikatakan kita negara demokrasi," jelas Fadli Zon.

Kontongi bukti soal peluru tajam

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku dirinya telah mengantongi bukti berupa foto peluru tajam yang digunakan aparat kepolisian saat terjadi bentrokan dengan pengunjuk rasa pada aksi 21-22 Mei.

"Kita menemukan ada peluru tajam. Terus kita foto sebagai bukti," ujar Fadli Zon di atas panggung acara doa bersama tragedi 21-22 Mei, di pelataran Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, Kamis (30/5/2019).

Menkopolhukam Wiranto sebelumnya mengatakan aparat kepolisian hanya dilengkapi dengan tameng dan pentungan sebagai perlengkapan mereka menjaga ketertiban saat aksi unjuk rasa kemarin.

Ia kemudian menyandingkan pernyataan Wiranto tersebut, dengan temuan dirinya di lapangan.

Baca: Pilihan Tempat Duduk dalam Pesawat Ternyata Cerminkan Kepribadian Seseorang

"Seperti yang dikatakan Menkopolhukam, bilang aparat hanya dilengkapi dengan tameng dan pentungan. Malah ada senjata. Bahkan ada peluru tajam," ungkap dia.

Politikus Partai Gerindra ini sangat menyayangkan aparat kepolisian bersikap demikian.

Alih-alih menangani secara persuasif, malah sifat represif yang dipilih.

Ditambah, tewasnya delapan orang dalam bentrokan 22 Mei, sama sekali tidak menjadi perhatian penting pemerintahan saat ini.

Baca: Kronologi Pria Tiongkok Kolaps dan Tewas saat Bermain Bulu Tangkis

Pemerintah disebut sama sekali tidak berduka cita atas itu.

Padahal, bila sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, tewasnya delapan orang dalam unjuk rasa seharusnya jadi peristiwa besar yang patut diperhatikan.

"Sayang sekali, meninggalnya delapan orang di negara demokrasi adalah peristiwa besar. Tapi pemerintah tidak berbelasungkawa," katanya.