Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Refly Harun Sebut Ada Poin Materi Gugatan Krusial:Kejanggalan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Jokowi

Refly Harun melihat ada poin materi gugatan dari pemohon yang krusial diantaranya mengenai kejanggalan laporan sumbangan dana kampanye Paslon 01

Refly Harun Sebut Ada Poin Materi Gugatan Krusial:Kejanggalan Laporan Sumbangan Dana Kampanye Jokowi
Refly Harun di tayangan iNews TV, Jumat (14/6/2019)
Refly Harun saat menjadi narasumber di iNews 

TRIBUNNEWS.COM - Refly Harun yang merupakan ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia ikut menanggapi soal sidang perdana sengketa pilpres yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandiaga pada Jumat (14/6/2019) dalam program acara Breaking iNews.

Berawal dari pembawa acara yang menyinggung soal gugatan-gugatan yang bersifat kualitatif dan juga kuantitatif.

Sehingga inilah yang menjadi permasalahan mengenai metode apa yang akan digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat memberikan keputusan.

“Ini hal tentang pertaruhan paradigmatik antara pihak pemohon dan pihak termohon serta pihak terkait. Kalau pihak pemohon jelas-jelas mendorong agar MK menjadi peradilan yang substantive konstitusional, jadi tidak hanya menghitung perbedaan suara dan terlihat sekali kan tadi dari permohonan yang dibacakan sama sekali tidak ada uraian mengenai perbedaan suara. Mereka hanya mengklaim, bahwa mereka unggul 52 persen, tetapi kan tidak ada uraiannya.

Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada bukti yang kuat di sisi kuantitatif, oleh karena itu mereka kemudian lebih mensasar pada hal yang sifatnya kualitatif tapi terlebih dulu dalam tanda kutip “appeal” membujuk MK agar “Ingat loh dulu anda begitu ngomongnya, termasuk saya pun dikutip juga kan?

Memang kalo kita bicara dari sisi hukum dan tata negara memang teori-teori peradilan tentang konstitusional itu begitu. Karena itu tidak heran kalo seandainya mereka itu mendorong agar yang kualitatif itu juga diperhatikan sebagai bagian dari tugas MK untuk menjaga konstitusional itu,” jelas Refly Harun.

Refly Harun membenarkan MK yang nanatinya menggunakan metode kuantitatif malah akan merugikan pihak BPN Prabowo-Sandiaga.

“Ya, kalau hanya kuantitatif an sich atau kuantitaif saja begitu, saya katakan 99,9 persen itu pemohonan akan ditolak.

Tetapi kalau kualitatif tadi nah ini permohonan yang pembuktiannya tidak mudah karena banyak sekali wilayah in between atau abu-abunya.

Semisal penggunaan program pemerintah memang di negara mana pun di dunia ini, petahana selalu diuntungkan dengan program-program yang kadang-kadang memang sengaja disasar menjelang pemilu. Program – program populis seperti kenaikan gaji, pencairan tunjangan dan lain sebagainya. Karena itulah, sebenarnya ini permasalahan yang memang sangat akut di dunia ini,” ucap Refly.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Januar Adi Sagita
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas