TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum PB HMI, Abdul Rabbi Syahrir, menyambut baik adanya usulan dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian agar beberapa perwira tinggi (pati) terbaiknya untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

Hal tersebut penting, sesuai amanah UU 30 Tahun 2002 secara eksplisit menegaskan urgensi keberadaan KPK diharapkan mampu memicu kesinambungan tindak antikorupsi.

"Yang artinya KPK tidak dibentuk sebagai institusi pengganti, melainkan sebagai pemicu bagi optimalisasi institusi inti (Kepolisian dan Kejaksaan)," ujar Syahrir melalui keterangan tertulis, Rabu (19/6/2019).

Syahrir memberikan masukan agar Irjen Pol Ike Edwin direkomendasikan oleh Polri. Menurutnya, sosok Edwin paling layak karena memiliki pengalaman.

Pengalaman Edwin diantaranya saat menjabat sebagai Kapolwiltabes Surabaya (2010). Saat itu, ia berhasil mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang nilainya mencapai Rp 350 miliar.

"Kemudian beliau juga berprestasi turut serta mengungkap kasus Gayus Tambunan juga terkait penggelapan pajak ketika menjabat sebagai Dittipikor Bareskrim Polri," tutur Syahrir.

Sementara itu, pimpinan KPK yang baru nanti dapat mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga anti rasuah ini dalam proses pemberantasan korupsi.

"Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama mendukung suksesi calon pimpinan KPK agar berjalan dengan lancar sehingga melahirkan para punggawa anti korupsi yang mampu mewujudkan misi dan cita negara Indonesia yang bebas korupsi," pungkas Syahrir.