TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Informasi Teknologi, Marsudi Wahyu Kisworo, menyindir Hairul Anas Suaidi, salah satu saksi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, yang menemukan sejumlah temuan kecurangan di pemilu 2019 melalui robot buatannya.

Di persidangan, pada Rabu kemarin, Hairul mengungkap Robot yang diberi nama Robot Tidak Ikhlas itu, menemukan beberapa bukti kecurangan pasca hari pencoblosan. Bukti yang berhasil didapat dalam sistem informasi penghitungan suara (Situng).

"Jadi kalau ada adik saya cerita bikin robot ya, tak perlu robot, itu mahasiswa semester 1 pakai excel bisa download datanya Situng, mudah sekali," kata Marsudi, saat memberikan keterangan di ruang sidang lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019).

Dikarenakan Situng bertujuan sebagai upaya transparansi kepada masyarakat, kata dia, website tersebut dapat diakses secara mudah.

Dia mengklaim dapat mengakses data-data di website itu menggunakan program excel.

Baca: Disinggung Keahlian dan Latar Belakangnya, Ahli KPU Sebut Telah Luluskan 22 Doktor dan 4 Profesor

"Termasuk form C1 ini dengan mudah bisa kami download, karena dirancang agar masyarakat dengan mudah memanfaatkan data tersebut untuk sarana mengawal kalau terjadi manipulasi," kata dia.

Meskipun mudah untuk diakses, namun, pembuat website Situng itu menjamin keamanan. Meskipun, dia menegaskan, pengamanan dilakukan tidak secara berlebihan.

"Jadi pengamanannya saya rasa cukup saja, tak masalah. Kalau situs web ini diretas, dirusak, kemarin kan ada hacker Rusia, hacker mana, anak SMP yang merusak. Silahkan saja nanti 15 menit direcover juga balik lagi seperti semula," kata dia.

Untuk server Situng, kata dia, selain ditempatkan di kantor KPU RI juga terdapat dua tempat lain yang menjadi tempat server. Namun untuk keamanan, dia tidak dapat menjelaskan di mana tempat server tersebut diletakkan.

"Jadi kalau ada kejadian misalnya KPU kejatuhan pesawat terbang masih ada dua server lain yang akan berjalan. Jadi grand design ada enam buku, lokasi dari dua tempat ini tidak boleh diinformasikan pada publik," tambahnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden. Pada Kamis (20/6/2019) ini, sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak termohon, yaitu KPU RI.

Tim kuasa hukum KPU RI, hanya mengajukan ahli ke persidangan. Pihak termohon sengketa hasil pilpres itu tidak mengajukan saksi.

Tim kuasa hukum KPU RI mengajukan ahli untuk bersaksi di persidangan. Ahli pertama, yaitu Marsudi. Marsudi merupakan ahli di bidang informasi teknologi (IT).

Selain mengajukan Marsudi, turut diajukan Saksi Ahli Administrasi Tata Negara, Riawan Tjandra. Namun, Riawan tidak dihadirkan ke persidangan. Pihak KPU RI hanya menyertakan tulisan berupa keterangan Riawan.