TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Beredar nama-nama jenderal polisi yang disebut akan mengikuti seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski begitu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan daftar 9 nama jenderal yang beredar itu belumlah final.

Dari nama-nama yang dihimpun tribunnews.com, ada sembilan jenderal yang disebut akan mengikuti seleksi Capim KPK tertuang dalam surat Kapolri nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten bidang SDM (As SDM) Kapolri Irjen Eko Indra Heri.

Baca: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cecar Saksi 01 Soal Cuti Sebagai Tenaga Ahli DPR

Berikut ini nama kesembilan jenderal polisi termasuk satu orang Polwan yang kini mejabat sebagai Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani, dikabarkan akan ikut seleksi capim KPK:
1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani

Baca: Jokowi Genap Berusia 58 Tahun, Selalu Lewatkan Hari Lahir dengan Kerja, Simak Perjalanan Hidupnya

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya masih akan melakukan tahapan pemeriksaan administrasi secara internal tentang kompetensi, tentang persyaratan lainnya, rekam jejak, dan lain hal terlebih dahulu.

Baca: Megawati Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Presiden Jokowi

Barulah setelahnya Polri akan menyurati pansel capim KPK terkait nama-nama yang sudah final. Nantinya surat ke pansel capim KPK itu akan dikirim H-1 sebelum pendaftaran ditutup.

"Apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada pansel capim KPK. Karena dari tahapan pendaftaran kan sampai 4 Juli 2019, artinya masih cukup panjang waktunya untuk Polri melakukan pemeriksaan secara internal dulu," kata dia.

Baca: Yenti Garnasih Cari Capim KPK yang Paham TPPU, Agar Hasil Korupsi Bisa Dikembalikan ke Negara