Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan, penangguhan penahanan terhadap eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko merupakan hasil keputusan bersama dalam tubuh TNI.

Menurut Hendropriyono, hal itu sah-sah saja dan bisa dimengerti.

"Menurut saya itu tidak mungkin hanya panglima TNI saja. menurut saya itu sudah konsensus. Seperti biasa, kalau tentara kan sebelum putuskan sesuatu pasti ada sidang dulu rapat, tukar menukar meskipun di tentara tidak ada demokrasi."

"Tentara itu adalah bottom up dalam suatu keputusan kebijaksanaan harus didasarkan pada pendapat dari dasar naik ke atas. Tapi nggak ada demokrasi. Karena tentara tidak kenal demokrasi," ujar Hendropriyono usai menghadiri acara Halal Bihalal dengan Purnawirawan TNI di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Baca: Urung Ditahan KPK, Bupati Solok Selatan: Saya Berjanji Akan Kooperatif

Baca: Marak Dokumen SK CPNS Beredar, BKN Beri Tips Mudah Bedakan Palsu dan Asli

Baca: KPU Keberatan dengan Pernyataan Saksi 02 Terkait Amplop Pembungkus Formulir C1

Hendropriyono pun menilai permintaan penangguhan penahanan Soenarko itu bukan wujud intervensi panglima TNI terhadap hukum.

Ia meyakini penangguhan penahanan Soenarko telah melalui sejumlah pertimbangan matang.

"Nggak. itu kan tidak ada hubungan panglima sama purnawirawan tidak ada hubungan. Karena ada hak secara yudisial secara hukum yah jadi sah-sah aja yang penting adalah bahwa pasti sudah terjadi kesepahaman. Tak mungkin begitu aja diputuskan nggak masuk akal, belum pernah ada lah di tentara. Pasti sebelum diputuskan sudah ada pertimbangan sudah ada prediksi apa yang akan terjadi," ungkap Hendropriyono.

"Sepanjang keamanan rakyat terjamin saya kira keputusan apapun kita harapkan terbaik kita yang paling penting keamanan rakyat," jelasnya.

Jenderal yang jamin Soenarko

Penasehat Hukum Mantan Danjen Kopassus sekaligus tersangka penguasaan senjata ilegal Mayjen TNI (Purn) Soenarko, dari tim Advokat Senopati-08, Ferry Firman Nurwahyu, menyebut sejumlah nama besar yang telah menjamin penangguhan penahanan kliennya di depan Rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta Selatan pada Jumat (21/6/2019).

Ferry mengatakan 102 Purnawirawan TNI-Polri juga telah ikut menjamin penangguhan penahanan tersebut.

Ketika ditanya sejumlah nama besar yang menjamin penangguhan tersebut Ferry menyebut sejumlah nama antara lain Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI Mayjen TNI (Purn) Zaki Anwar Makarim dan mantan Kepala Staf Umum TNI Johannes Suryo Prabowo, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto.

"Di sini ada Mayjen (purn) TNI Zaki Anwar Matarim ya, kemudian laksmana TNI (purn) Tejo Edi Purjatno, kemudian ada Mayjen (purn) TNI Glenny Kairupan, ada Letjen (purn) TNI J Suryo Prabowo, kemudian ada lagi Letjen TNI (purn) Yayat Sudrajat ada di sini," kata Ferry di depan Rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta Selatan pada Jumat (21/9/2019).

Terkait dengan jaminan penangguhan penahanan dari Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan ia mengatakan mengetahuinya dari Kasubdit 1 Dittipidium Bareskrim Polri Kombes Pol Daddy Hartadi.

"Kalau dari Pak Luhut saya mendapatkan kabar atau informasi termasuk Panglima itu dari Kasubdit Tipidum Kombes Daddy, itu yang saya dapat informasi dari itu," kata Ferry.

Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan telah menandatangani surat penangguhan penahanan tersebut pada Kamis (21/6/2019).

Untuk itu, Ferry mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menjamin penangguhan kliennya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak baik itu dari 102 purnawirawan TNI dan Polri, dan kemudian dari Pak Luhut dan Panglima, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya," kata Ferry.

Ferry juga sempat menunjukan surat penangguhan penahanan kliennya yang berkop surat advokat Senopati 08 beberapa saat setelah mendampingi pembebasan kliennya dari Rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta Selatan pada Jumat (21/6/2019) sekira pukul 13.43 WIB.

Pada surat bertanggal 20 Juni 2019, tertulis surat tersebut ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana terhadap Kemanan Negara dan Tindak Pidana Umum Beigjen Pol Nico Afinta Karo-Karo dan Kasubdit 1 Dittipidium Bareskrim Polri Kombes Pol Daddy Hartadi.

Dalam surat tersebut tertulis juga lima poin jaminan yang dijamin oleh 102 purnawirawan TNI-Polri yang nama-namanya juga tertera dalam surat tersebut.

Berikut lima poin jaminan tersebut:

Pertama Soenarko tidak akan melarikan diri.

Kedua Soenarko tidak akan menghilangkan barang bukti.

Ketiga Soenarko tidak mengulangi tindak pidana.

Keempat Soenarko tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kelima Soenarko sanggup dan bersedia untuk menghadiri pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tidak hanya itu, dalam surat bernomor 002/Pdn.T/MJS-AS-08/VI/2019 itu juga tertulis bahwa Soenarko bersedia untuk wajib lapor dan tidak keluar kota.

Berikut kutipan lengkapnya:

Bahwa menimbang alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 31 ayat 1 Kuhap, kami mohon dengan hormat agar Bapak berkenan untuk menangguhkan dan/atau mengalihkan penahanan Klien kami, menangguhkan dan/atau mengalihkan jenis penahanannya menjadi jenis Penahanan Kota. Atas permohonan ini Klien kami bersedia melaksanakan Wajib Lapor dan Tidak Keluar Kota.

Kasus tetap berjalan

Mabes Polri menegaskan tetap akan memproses kasus yang menjerat Mayjend TNI (Purn) Soenarko terkait kepemilikan senjata api ilegal.

Diketahui, Polri menangguhkan penahanan Soenarko dengan berbagai pertimbangan penyidik.

Salah satunya yang bersangkutan dinilai kooperatif dan dijamin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Iya (tetap berjalan), dari penyidik untuk proses penanganan kasusnya tetap sesuai prosedur yang berlaku," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Ia juga meminta agar awak media tak salah dalam menyebutkan kasus yang menjerat eks Danjen Kopassus itu. Pasalnya, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu masih melihat ada yang menyebut kasus ini dengan kasus penyelundupan senjata api.

Baca: TKW Hongkong Harapkan Sanksi Pemecatan Oknum PNS yang Hina Pembantu

"Sekali lagi penggunaan diksinya jangan penyelundupan, ya sesuai dengan UU 12 Darurat Tahun 1951 pasal 1 ayat 2 adalah tentang kepemilikan, menyimpan, menguasai senjata api ilegal," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Mabes Polri menangguhkan penahanan eks Danjen Kopassus Mayjend TNI (Purn) Soenarko bukan tanpa alasan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkap Soenarko ditangguhkan penahanannya karena penyidik menilai yang bersangkutan bersikap kooperatif.

"Penyidik memiliki pertimbangan bahwa dlm proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan pak Soenarko cukup kooperatif. Beliau menyampaikan semua terkait menyangkut suatu peristiwa yang beliau alami sendiri," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Kemudian pertimbangan oleh penyidik selanjutnya,l secara subjektif, kata Dedi, bahwa Soenarko tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga tidak akan menghilangkan barang bukti.

Selain itu, yang bersangkutan dianggap tak akan melarikan diri karena telah dijamin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut bila proses administrasi telah selesai dilakukan, maka tak ayal Soenarko akan ditangguhkan penahanannya hari ini.

"Berdasarkan dari pertimbangan tersebut, maka penyidik mengabulkan permohonan penangguhan beliau dan saat ini masih dalam proses administrasi. Apabila proses administrasi sudah selesai, maka hari ini beliau akan ditangguhkan penahanannya," tukasnya.