TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa saat sebelum sidang sengketa pilpres akan ditutup, Yusril Ihza Mahendra menyerahkan beberapa lembar surat kepada Majelis Hakim Konstitusi.

Surat tersebut merupakan surat cuti calon presiden petahana Joko Widodo setiap akan kampanye.

"Beberapa lembar surat dari Setneg kepada KPU terkait pemberitahuan cuti Presiden pada saat menghadiri kampanye-kampanye," ujar Pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (21/6/2019).

Yusril menyadari bahwa waktu penyerahan alat bukti sudah habis.

Dia pun menyerahkan dokumen tersebut kepada hakim sebagai informasi tambahan dalam pembuatan keputusan nanti.

Baca: Bambang Widjojanto Ragukan Kredibilitas Ahli dan Tuding Sebagai Kader Golkar, Ini Kata Ahli 01

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mempersilakan Yusril menyerahkan dokumen tersebut.

Pada penghujung sidang itu, Anwar sekaligus mengesahkan beberapa alat bukti dari Badan Pengawas Pemilu yang belum disahkan.

Rangkaian sidang sengketa pilpres telah berakhir pada Jumat.

Setelah ini, Majelis Hakim akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat internal.

Pada 28 Juni nanti, Majelis Hakim akan mengumumkan keputusan sengketa perselisihan hasil pilpres ini.

''Problem Ini se-Indonesia, tapi Kami Cuma Diberikan Waktu 1 Hari''

Bambang Widjojanto merasa waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah sengketa pilpres terlalu singkat.

Tim hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, itu merasa pembuktian kecurangan pemilu membutuhkan waktu yang lebih lama.

Hal itu dikatakan Bambang saat bertanya kepada ahli yang diajukan termohon dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jumat (21/6/2019).

"Bagaimana kami selalu dihadapkan pada speedy trial dan itu selalu diulang-ulang. Kita sedang bermimpi atau menyelesaikan masalah? Kami cuma diberi satu hari dengan 15 saksi dan dua ahli," ujar Bambang.

Menurut Bambang, jika ada jutaan form C1, atau dokumen hasil pemilihan di tempat pemungutan suara yang bermasalah, maka pembuktiannya tidak akan cukup dilakukan hanya dalam 5 hari persidangan.

Apalagi, pemohon hanya diberikan waktu selama sehari untuk mengajukan saksi dan ahli.

Belum lagi, menurut Bambang, saksi pemohon hanya dibatasi hanya 15 orang.

"Problem ini se-Indonesia, tapi kami cuma diberikan waktu 1 hari," kata Bambang.

Sesuai jadwal, putusan sidang akan dibacakan majelis hakim MK pada 28 Juni 2019.

Pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sejumlah gugatan ke MK. Intinya, mereka menuduh terjadi kecurangan dalam Pilpres 2019 secara sistematis, terstruktur, dan masif.

Berdasarkan penetapan KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen.

Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bambang Widjojanto: Kita Sedang Bermimpi atau Menyelesaikan Masalah?", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/21/19355311/bambang-widjojanto-kita-sedang-bermimpi-atau-menyelesaikan-masalah.
Penulis : Abba Gabrillin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jelang Penutupan Sidang MK, Yusril Serahkan Surat Cuti Jokowi kepada Hakim", https://nasional.kompas.com/read/2019/06/21/23174791/jelang-penutupan-sidang-mk-yusril-serahkan-surat-cuti-jokowi-kepada-hakim.
Penulis : Jessi Carina