Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Wiranto: ''Kalau FPI Turun ke Jalan apa Yang Diperjuangkan . . .

Pasalnya menurut Wiranto, Prabowo Subianto sudah menghimbau kepada pendukungnya untuk tidak menggelar unjukrasa di depan MK.

Wiranto: ''Kalau FPI Turun ke Jalan apa Yang Diperjuangkan . . .
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Menko Polhukam Wiranto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkumham) Wiranto mempertanyakan rencana sejumlah organisasi kemasyarakatan berunjukrasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang sidang putusan sengketa Pemilu Presiden pada 27 Juni mendatang.

Pasalnya menurut Wiranto, Prabowo Subianto sudah menghimbau kepada pendukungnya untuk tidak menggelar unjukrasa di depan MK.

"Yang diperjuangkan apa, Tadinya FPI kan dukung Prabowo-Sandi tatkala yang didukung mengatakan ayo kita damai saja, menjaga suasana bersahabat, terima keputusan MK, apapun keputusan itu, lalu kalau FPI turun ke jalan apa yang diperjuangkan, saya mau tanya,"kata Wiranto di Kompleks Palemen, senayan, Jakarta, Selasa, (25/6/2019).

Wiranto mengingatkan, bila nantinya aksi yang dilakukan sejumlah Ormas tersebut melanggar aturan, maka ia tidak segan-segan mengambil tindakan.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terlihat mendatangi aksi demonstrasi kawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis terlihat mendatangi aksi demonstrasi kawal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)

"Kalau mereka tetap turun ke jalan dann menimbulkan kerusuhan tinggal saya cari yang bertanggung jawab siapa. Kita jangan main main masalah keamanan nasional, kita sudah masuk dalam konsep yang benar, dalam koridor yang benar," katanya.

Baca: KPK Pernah Tagih Janji Tahanan Korupsi Dipindah ke Nusakambangan, Ini Jawaban Menkumham

Menurut Wiranto, pemerintah bukan melarang unjukrasa. Hanya saja unjukrasa seharusnya tidak boleh menggangu kebebasan orang lain. Indonesia merupakan negara hukum yang mana kebebasan ada batasan-batasannya.

"Kebebasan boleh tetapi kan ada toleransi hukum yanh menjaga kebebasan untuk tidak sebebas bebasnya, kebebasan tidak menggangu kebebasan orang lain, kebebasan tidak ganggu keamanan nasional, ada toleransi hukum. Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati ya kita tinggal menindak aja kok siapa tokohnya itu siapa," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah organisasi diantaranya Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, serta sejumlah organisasi lainnya akan menggelar unjukrasa mengawal putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Mereka mengatakan bahwa unjuk rasa dilakukan sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran agama.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas