TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam, Wiranto ingin narapidana korupsi dipenjara di pulau terpencil.

Untuk itu, ia mengungkapkan segera mengoordinasikan wacana ini bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Nanti saya koordinasi dengan Menkumham, untung ruginya pasti ada, hambatannya, negatifnya nanti kita netralisasi, ketimbang di dalam kota," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya, pemindahan napi korupsi ke pulau terpencil masih sebatas wacana.

Ia mengatakan harus ada pengkajian lebih lanjut, terutama terkait anggaran.

"Tapi ini juga sangat penting, Lapas kita over kapasitas, di tengah kota, tentu harus ada solusi. Enggak bisa kita biarkan," jelasnya.

Ia menuturkan kelebihan atau over kapasitas masih jadi masalah lembaga pemasyarakat di Indonesia.

Baca: Wiranto Pastikan Kasus Soenarko Tetap Berjalan

Ia melihat, lapas di Indonesia tak jarang justru menjadi sarang narkoba, perjudian, hingga narapidananya bebas pelesiran.

"Ada maling ayam dengan bandar narkoba, dan lain-lain, itu kumpul jadi satu, ini kan tidak bisa, ada tukar menukar keahlian di situ," ucapnya.

Wiranto mengatakan wacana Lapas di pulau terpencil bertujuan membuat penjara bebas dari masalah-masalah tersebut.

Keberadaan banyak Lapas yang berada di tengah kota dan dekat dengan permukiman warga juga dianggap sebagai masalah.

"Kalau Lapas di tengah kota, interaksi dengan masyarakat mudah, kegiatan-kegiatan negatif itu mudah sekali, makanya kita pindahkan saja di pulau-pulau terpencil. Kita punya pulau banyak, 17 ribu pulau, yang dihuni 11 ribu, masih punya 6 ribu," pungkasnya.