Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Ketika Komisioner KPU Sarankan Perokok Tak Jadi Petugas KPPS

Wahyu Setiawan mengaku prihatin dengan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia

Ketika Komisioner KPU Sarankan Perokok Tak Jadi Petugas KPPS
Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam diskusi bertajuk Dinamika Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi: Saatnya Menerima Hasil di kantor DPP PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengaku prihatin dengan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas saat Pemilu serentak 2019.

Ia mengingatkan, agar ada pengetatan pengecekan medis terhadap petugas pemilu yang akan bertugas.

Wahyu mengatakan mayoritas petugas pemilu yang meninggal ternyata merupakan perokok. Mereka juga diagnosa mengidap penyakit kardiovaskular.

"Yang bersangkutan sakit dan punya riwayat sakit. Semua yang meninggal punya riwayat merokok. Jadi yang ngerokok jangan jadi petugas KPPS ya," kata Wahyu dalam diskusi di kantor DPP GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Baca: Kementerian PANRB Angkat Bicara Soal Ajakan Tryout Nasional CPNS 2019 yang Viral di Media Sosial

Baca: ‎‎Setelah Putusan MK, Jokowi dan Prabowo Pasti Bertemu

Baca: Dandim 0415/Batanghari Siapkan Posko Media TMMD

Wahyu membantah kabar peracunan terhadap petugas pemilu. Menurutnya, meninggalnya para petugas pemilu bukan dilandasi kesengajaan oleh pihak tertentu.

"Isu banyak petugas KPPS tewas karena diracun kami pstikan tidak benar. Yang benar itu Tuhan berkehendak lain. Selain memang ada alasan medisnya," ujarnya.

Di sisi lain, ia mendukung adanya evaluasi terhadap pelaksaan pemilu serentak.

Sebab, ia mengakui pelaksaannya masih diselingi kekurangan yang perlu diantisipasi demi pemilu ke depannya.

"KPU ada kajian sederhana dan mendalam. Intinya pemilu serentak perlu dikaji lagi," ucapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas