Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara, Indonesia tidak dapat mengelak dari isu-isu strategis lingkup kawasan maupun skala global.

Ditambah lagi dengan perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dengam Tiongkok berpotensi mengganggu perekonomian nasional.

Baca: Bagaimana Jika Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah? Ini Dampaknya bagi Demokrasi Tanpa Oposisi

Selain itu, ragam konflik yang tengah di alami negara-negara dunia juga berpotensi menganggu kemanan dan pertahanan negara.

Untuk merespons perkembangan dunia dan segala ancamannya, Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI akan menggelar Round Table Discussion (RTD) bertajuk 'Wilayah Negara dan Sistem Pertahanan Dan Keamanan (Hankam) Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945', Selasa (2/7/2019) esok.

"Kita besok akan mengadakan Round Table Discussion, itu semacam FGD (Focus Group Discussion), sama tapi menghadirkan narasumber yang banyak, ada empat belas narasumber yang akan hadir besok untuk membahas topik ini," kata Ketua Lemkaji MPR RI, Rully Chairul Azwar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Ia mengatakan, lembaga pimpinannya itu tengah mengkaji secara mendalam tentang wilayah pertahanan dan kemanan negara sebagai konsekuensi posisi starategis Indonesia.

Dengan konsekuensi posisi itu, kata Rully, sangat diperebutkan oleh siapapun yang ingin mengambil manfaat dari posisi Indonesia.

"Ancaman pun berubah tidak hanya ancaman fisik, ancaman lebih kepada yang sifatnta nok fisik, proxy, ekonomi, siber dan ini semua menyebabkan kita semua harus memperkuat pasal 30 UUD (Pertahanan dan Keamanan Negara) kita," jelasnya.

Ia pun berharap adanya RTD tersebut dapat mencari solusi dan merumuskan gagasan terkait sistem pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mendukung kegiatan itu, Lemkaji MPR RI menghadirkan para narasumber yang bekompeten dibidangnya.

Yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Andika Perkasa; Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Siwi Sukma Adji; Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Yuyu Sutisna.

Baca: Bayi Bernama Google di Bekasi Dapat Bingkisan dari Google Indonesia

Selain itu, RTD juga menghadirkan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri. Irjen. Pol. Mas Guntur Laupe, yang akan memaparkan perkembangan dan antisipasi polri dalam merepons isu-isu strategis di bidang keamanan.

Narasumber lainnya yakni Kepala Badan informasi Geospasial, Prof. Hasanuddin Zainal Abidin; Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (TNI) Hinsa Siburian; Pakar hukum laut internasional dan mantan diplomat, Prof. Hasjim Djalal; Pakar hukum internasional, Prof Hikmahanto Juwana.