Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rangkap Jabatan, 3 Bos Garuda Terancam Didenda Hingga Rp 25 Miliar

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, ketiganya berpotensi melanggar pasal 26 Undang-Undang No. 5/1999

Rangkap Jabatan, 3 Bos Garuda Terancam Didenda Hingga Rp 25 Miliar
Tribunnews.com/ Ria Anatasia
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih usai memeriksa Dirut Garuda Ari Askhara di kantornya, Senin (1/7/2019). 

"Intinya bahwa rangkap jabatan sesuai dengan aturan dan semua prosedur yang berlaku," tambahnya.

Menurut Ari, rangkap jabatan dirinya itu didasari atas kepentingan untuk menyelamatkan aset negara dan posisi rangkap jabatan. Hal itu, lanjutnya, sudah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Detailnya tanyakan ke konsultan hukum kami ya. Terima kasih," ucap Ari sambil bergegas ke mobil Alphard hitam yang ditumpanginya.

Baca: Rangkap Jabatan, Bos Garuda Indonesia Diperiksa KPPU

Sebelumnya, Komisioner KPPU Dinnie Melanie mengungkapkan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus rangkap jabatan dari pria yang akrab disapa Ari Askhara itu.

"Iya kami panggil, ini prosesnya penyeledikan. Jadi dugaan kita ada jabatan rangkap, itu dalam UU 5 tahun 1999, mengenai persaingan jabatan rangkap itu ada pasal 26," kata dia Senin (1/7/2019).

Untuk diketahui, Ari Ashkara saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia sekaligus menjadi komisioner utama di dua maskapai dalam grup Garuda, yaitu Citilink dan Sriwijaya Air.

Berdasarkan UU persaingan usaha Pasal 26, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

1. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; 

2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

3. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkann terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas