‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

"Saya mendaftarkan diri. Atas dorongan dan dukungan sejumlah pihak, serta untuk menjaga keberlanjutan program pemberantasan korupsi yang sedang berjalan," kata Alexander Marwata kepada pewarta, Kamis (4/7/2019).

Alex, begitu ia disapa, merupakan salah satu pimpinan KPK jilid IV di bawah komando Agus Rahardjo sebagai ketua.

Bersama Alex dan Agus, tiga komisioner KPK lainnya saat ini adalah Saut Situmorang, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan.

Pencalonan kembali mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu bertolak belakang dengan pernyataannya sebelumnya.

Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI

Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

Baca: Persija Jakarta Luncurkan Akademi Berbasis La Masia di Sawangan Depok

Alex pernah menyatakan tidak akan maju lagi sebagai pimpinan KPK periode selanjutnya.

Saat itu, ia mengatakan lebih memilih untuk menyelesaikan masa baktinya untuk satu periode saja.

"Belum terpikirkan, saya belum terpikirkan, saya berpikir ya untuk menyelesaikan yang periode satu saja deh," kata Alex ketika ditemui di Gedung Penunjang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

Pun ketika kembali dikonfirmasi ihwal alasan Alex memilih untuk tidak maju kembali ke pucuk pimpinan KPK, mantan auditor ahli BPKP itu berujar jika ia sudah lelah.

"Enggak maju lagi, sudah capek," ucap Alex.

Ia juga menilai masih banyak kandidat lainnya yang juga kompeten untuk memimpin komisi antirasuah itu.

Sehingga Alex memandang, regenerasi pimpinan penting untuk dilakukan.

"Masih ada yang lainnya," tutur Alex.

Sebelumnya, dikabarkan tiga orang komisioner KPK 2015-2019 kembali mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan KPK.

“Sampai saat ini sudah ada 282 pendaftar, kemungkinan ada 3 (komisioner). Tadi pagi sih 2,” kata Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Garnasih di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Selain komisoner KPK, para calon juga banyak berasal dari kalangan advokat dan dosen.

“Advokat ada 57 orang, 53 dosen, 26 dari kalangan swasta, BUMN, dan pebisnis, jaksa dan hakim ada 16, TNI 1, Polri 10, 6 auditor, komisioner ditambah pegawai KPK 10, dan lain-lain jumlahnya 103," ungkap Yenti.

Sesuai dengan Undang-Undang, waktu pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka selama 14 hari, karena telah dibuka sejak Rabu (12/6/2019), maka Kamis (4/7/2019) sore pukul 16.00 WIB, pendaftaran bakal ditutup.

Mantan Komisioner Komnas HAM

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK, Kamis (4/7/2019) di Kantor Setneg, Jakarta.

Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan tas selempang, Natalius Pigai datang sendiri membawa seluruh persyaratannya ke Pansel KPK.

Usai mendaftar, dia sempat menunjukkan secarik kertas tanda laporannya sudah diterima Pansel KPK.

Pigai mengaku, motivasinya mendaftar sebagai capim KPK untuk menjadikan korupsi sebagai momok menakutkan.

"Ingin konsisten di bidang pencegahan, bagaimana menjadikan korupsi menjadi sebuah momok menakutkan," ucap Pigai.

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

Baca: Polda Metro Jaya Kaji Izin Pertandingan Persija Vs Persib di Stadion Gelora Bung Karno

Baca: Perjalanan Bahtera Rumah Tangga Jaya dan Mulyanah Berujung Pembunuhan Guru Ngaji di Tangerang

Baca: Asal Usul Pembunuhan Bocah 8 Tahun di Bogor Terungkap, Berikut Motif dan Jejak Pelarian Pelaku

Di sisi lain, Pigai turut menyoroti pemberantasan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur yang dianggap belum maksimal.

Selama ini, menurut dia, praktik korupsi di wilayah Timur Indonesia dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, dan meluas.

Namun, penegakan hukum yang dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan tidak banyak menyasar wilayah Indonesia Timur.

Karena itu, jika ia terpilih sebagai pimpinan KPK, dirinya akan melebarkan fokus pemberantasan korupsi ke wilayah Timur Indonesia.

‎"Pimpinan KPK harus cerminan keseimbangan wilayah. Selama ini, ada kekhawatiran, di wilayah Timur itu kalau (koruptor) ditangkap nanti ada konflik, makanya, korupsi di sana dilakukan transparan dan berjamaah. Penegak hukum enggak mampu terobos wilayah kantong kurupsi," katanya.

Ike edwin diantar anak istri

Staf Ahli Kapolri, Irjen Ike Edwin mendaftar secara langsung untuk menjadi Calon Pimpinan (Capim) KPK, Kamis (4/7/2019).

Pantauan Tribunnews.com saat mendaftar, Ike Edwin menggunakan seragam dinas dengan dua bintang di pundak.

Dia juga diantar oleh istri dan sang anak hingga proses pendaftaran selesai.

"Alhamdulilah tadi sudah daftar dan lancar. Saya memang baru hari ini daftar. Tadi daftarnya tidak lama hanya 30 menit," ujar Ike Edwin yang juga mantan Kapolda Lampung itu di Kantor Setneg‎, Jakarta Pusat.

Ditanya alasan dirinya mendaftar sebagai capim KPK, Ike Edwin menjawab diplomatis yakni untuk berbakti pada bangsa dan negara dan untuk kebaikan semua.

Lantas sejauh mana kini kinerja KPK bagi dirinya, dia menjawab saat ini KPK sudah baik.

Baca: Susunan Kabinet Kerja Jilid II Jokowi Diprediksi Akan Gemuk

Nantinya jika masih ada yang kurang bagus, dia akan bersama-sama memperbaiki KPK bersama rakyat dan bangsa.

Ditanya soal apakah dia sudah melapor ke Kapolri jika ingin mendaftar menjadi Capim, Ike Edwin mengaku sudah melapor ke kapolri hingga Wakapolri.

"‎Saya datang kesini kan lapor juga sama Pak Kapolri. LHKPN juga saya sudah lapor, sebagai petugas negara, kita laporkan," tambahnya.

Tak asal tangkap orang

Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki harapan pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih dalam tahapan penjaringan.

Dia menuturkan, kriteria mutlak calon pimpinan KPK adalah bersih, mempunyai keberanian, lalu pengetahuan tentang hukum dan masalah kenegaraan.

Ia beralasan, dengan kriteria yang disebutkan, KPK dapat terhindar dari kejadian salah tangkap.

"Memiliki pengetahuan tentang hukum, tentang masalah kenegaraan. Jangan asal juga, jangan orang yang asal ambil tangkap tentu juga harus dilihat efek-efeknya," ujar JK di kantor Wapres RI, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Selain perlu meningkatkan kinerja dalam segi penindakan, JK mengatakan hal yang tak kalah pentingnya bagi KPK adalah meningkatkan pencegahan korupsi.

Baca: Ini 7 Sosok Menteri Yang Diprediksi Tetap Dipertahankan Jokowi di Periode Kedua

"Iya harus itu pencegahan tindakan korupsi," ucap dia.

Diketahui, hingga Kamis siang (4/7/2019) pendaftaran calon pimpinan KPK tercatat ada 282 orang

Dengan komposisi Pengacara 57, Dosen 53, swasta,BUMN, Pebisnis 23, jaksa dan hakim 16, TNI 1, Polri 10, Auditor 6, komisioner dan pegawai KPK 10, lain-lain 103 orang.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK Yenti Garnasih mengatakan kemungkinan besar waktu pandaftaran capim KPK tidak akan diperpanjang.

Masa pendaftaran sendiri akan ditutup hari ini pukul 16.00 WIB.