Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKB dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) secara terang-terangan mengajukan 10 dan 11 nama untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu yakin adanya pengajuan nama-nama tersebut tidak menggangu soliditas Koalisi Indonesia Kerja.

“Namanya juga usulan, kan tidak mengikat Presiden tapi tetap kita hormati. Yang bisa menentukan hanya Presiden sebagai hak prerogatif sesuai kebutuhan, tidak akan menggangu koalisi,” kata Masinton usai menjadi pembicara dalam diskusi KPK di Persimpangan Jalan yang digelar Vox Point Indonesia di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Masinton sendiri mengatakan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi justru masih adem ayem dalam pembicaraan jatah menteri.

Baca: Polri Sebut 4 Lapis Perusuh Aksi 21-22 Mei yang Ditangkap Baru Setengahnya

Baca: Jenazah Thoriq Ditemukan di Jurang Gunung Piramida, Diduga Sempat Tersangkut di Pohon

Baca: Zulkifli Hasan Hingga Jusuf Kalla Hadir dalam Acara Silaturahmi Kebangsaan ICMI

Menurutnya jatah menteri dari PDI Perjuangan tinggal menunggu kesepakatan antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai.

“Ha-ha-ha, Pak Jokowi sendiri kan PDI Perjuangan, partai tidak mengajukan nama-nama. Itu urusan Pak Jokowi dan Ibu Megawati selaku ketua umum partai,” katanya.

Diminta rampingkan kabinet

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek

Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI

Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.

Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.

“Kabinet Obama (AS) 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) itu 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT), 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) itu 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani Ali Sera, tidak elok juga struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi "kue kekuasaan".

“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau "kue". Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Di bagian akhir Mardani Ali Sera juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahannya efektif, efisien dan tidak bertele-tele.

"Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” tegasnya.