TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memandang serius persoalan berkembangnya paham radikalisme, terorisme, dan politik identitas di masyakarat, yang bahkan sudah menyusup luas ke lingkungan pendidikan, aparat sipil negara, dan bahkan kalangan TNI dan Polri.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima Forum Ormas Katolik di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jum’at (5/7/2019).

“Kalau bicara isu radikalisme, terorisme dan politik identitas, suara saya selalu tinggi. Saya tak pernah kendor dan betul-betul serius menangani isu ini. Jangan sampai Indonesia berada pada ‘point of no return’ dan kita meninggalkan warisan yang buruk pada ada anak cucu kita,” kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, kita harus bekerja keras, dan menaruh ‘alert’ tinggi pada berkembangnya paham-paham tersebut, di antaranya dengan penekanan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan.

“Ini situasi yang tak mudah. Menjaga demokrasi, tapi juga memperhatikan stabilitas agar tak kemudian jadi anarkis,” kata Moeldoko.

Baca: Moeldoko Sebut Masyarakat Sudah Happy dengan situasi yang Ada

Dalam kesempatan ini, wakil mantan Gubernur Lemhanas ini menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk ormas Katolik, yang giat mendengungkan nilai-nilai kebangsaan.

“Saya tidak sangsikan teman-teman ormas Katolik punya semangat luar biasa dalam hal ini. Mari tumbuhkan kesadaran bersama di tingkat antar rumput untuk memerangi kebangkitan politik identitas dan intoleransi,” kata Moeldoko.

Mendiskusikan berbagai isu
Audiensi Forum Ormas Katolik dengan Kepala Staf Kepresidenan dipimpin Muliawan Margadana dari Komisi Kerawam KWI didampingi Ketua Presidium Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Hargo Mandiraharjo, anggota Dewan Pakar ISKA Agung Pambudhi (Dewan Pakar ISKA), anggota presidium ISKA Joanes Joka, Subiyanto dari Sekretariat Nasional Forum Masyarakat Katolik Indonesia, serta anggota presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Fibrisio Marbun.

“Kami berharap agar lima tahun ke depan pemerintah tegas mengantisipasi kegiatan-kegiatan bernuansa radikalisme, sehingga fondasi dasar kehidupan berbangsa bernegara dan juga pembangunan Presiden Jokowi membawa Indonesia menuju negara maju tidak diganggu oleh isu-isu ini,” kata Subiyanto.

Fibrisio Marbun menambahkan, PMKRI turut ambil bagian dalam menjaga keberagaman dan persatuan.

Baca: Dikira Galih Ginanjar, Gilang Dirga Jadi Sasaran Serangan Emak-emak di Twitter

“Melalui gerakan #Kita_Indonesia, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat memegang teguh persatuan dan kesatuan,” katanya.

Topik lain dalam pertemuan ini yakni terkait pentingnya literasi kebangsaan, dukungan kepada pembentukan Badan Talenta Nasional, Badan Regulasi Nasional, Badan Riset Nasional serta harapan agar pemerintah mempersiapkan area industri UMKM yang kerap kesulitan mengakses regulasi.

“Pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus Presiden Jokowi pada lima tahun ke depan sangat huge, luas dan komplek sekali tantangannya. Kita berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan mengoptimalkan SDM unggul di dalamnya,” kata Moeldoko.