TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat HAM dan Kemanusiaan telah melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan Jaring Masukan Daerah (Jarmasda) dengan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Papua dan pihak-pihak terkait, di Jayapura 3 hingga 4 Juli 2019.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan berbagai kewajiban Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi 8 dari 9 Konvensi HAM Internasional utama dan kerja sama internasional di bidang HAM.

Baca: TNI Tanggapi Dingin Pembentukan Tentara West Papua

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapat masukan dan informasi terkini terkait upaya pemajuan dan pembangunan HAM di Papua.

“Melalui jaring masukan daerah ini, kami dapat melihat berbagai upaya yang telah dilakukan dan tantangan yang masih dihadapi daerah Papua terkait pemenuhan berbagai hak dasar, termasuk pembangunan ekonomi serta sumber daya manusia," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu sesuai keterangan pers yang diterima, Jumat (5/7/2019).

Kesempatan Jarmasda juga dimanfaatkan untuk dapat mengetahui secara langsung tantangan kemajuan implementasi HAM di Indonesia, antara lain upaya penguatan Rencana Aksi HAM (RANHAM).

"Selain itu, Jarmasda juga diperlukan untuk mendorong kesertaan LSM dan media bagi pencapaian program-program pemerintah untuk memenuhi berbagai hak dasar tersebut,” tegas Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemlu, Dubes Teuku Faizasyah dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Papua dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten II bidang Ekonomi, Pemprov Papua, Bapak Ir. Noak Kapisa, M.Sc, menyampaikan antara lain, bahwa telah banyak program terobosan pembangunan pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan di Papua.

Tantangan kondisi alam dan sumber daya manusia untuk masa depan lebih baik, termasuk pembangunan dan pemajuan HAM, menjadi salah satu perhatian serius.

Pemenuhan hak rakyat salah satunya adalah program Papua Terang Benderang. Namun demikian juga diakui terdapat berbagai tantangan di lapangan.

Kegiatan dihadiri oleh organisasi perangkat daerah Propinsi Papua dan menghadirkan narasumber dari Universitas Cendrawasih, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Cendrawasih.

Selain kegiatan Jarmasda, Direktur HAM dan Kemanusiaan beserta jajaran juga melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai instansi daerah di bawah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta penggiat HAM, antara lain, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua, Rektor Universitas Cendrawasih, Kepala Staf Kodam XVII Cendrawasih, Wakil Kepala Polda Papua, serta Komnas HAM Perwakilan Papua.

Rangkaian pertemuan dilakukan untuk membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan dan mempererat kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dengan pihak terkait di Propinsi Papua dalam kerangka pembangunan nasional.

Beberapa hal yang dibahas antara lain pemenuhan hak anak, hak pendidikan, perlindungan perempuan dari kekerasan, akses terhadap kesehatan, proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM masa lalu, Otonomi Khusus, dan tantangan lainnya.

Telah dilakukan pula diskusi mengenai bagaimana tantangan dalam memajukan SDM di daerah, lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya alam, serta mekanisme kerja Dewan Adat sebagai Lembaga yang menjaga budaya rakyat papua.

Baca: Ditanya tentang Kasus Baiq Nuril, Jokowi: Perhatian Saya Sejak Awal Tidak Berkurang

Kementerian Luar Negeri, cq Direktorat HAM dan Kemanusiaan, secara berkala melakukan kegiatan jaring masukan daerah di berbagai provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapat masukan dan menjadi kesempatan untuk secara langsung menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, khususnya terkait kebijakan dalam pemajuan dan perlindungan HAM.