TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian akan membuat posko mitigasi dan adaptasi kekeringan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan pada lahan pertanian selama musim kemarau tahun ini.

Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini potensi kemarau ekstrem terjadi hingga September 2019.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto menyebut langkah menghadapi kemarau ekstrem dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) mitigasi kekeringan.

Kementan melibatkan dinas pertanian kabupaten, dinas PU kabupaten serta kodim di wilayah terdampak kekeringan untuk melakukan mitigasi bencana kekeringan.

"Mitigasi bencana kekeringan tahun ini agak berbeda dari mitigasi kekeringan sebelumnya. Kini kami libatkan wilayah yang ketika terjadi kekeringan justru jadi sumber pertumbuhan luas tanam baru," ujar Gatot, Senin (8/7/2019).

Baca: Jadwal Live Liga 1 2019 Persebaya Vs Barito Putra dan Semen Padang vs Tira Persikabo

BMKG memprediksi wilayah yang terancam terdampak kekeringan di antaranya Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT.

Untuk mengantisipasi kekeringan pihaknya meminta pemerintah daerah untuk membentuk posko adaptasi kekeringan.

"Arahan dari pak menteri agar setiap daerah yang terdampak maupun perluasan tanam area tanah membentuk posko adaptasi kekeringan yang diresmikan oleh bupati," ucapnya.

Nantinya, pemerintah daerah di setiap wilayah menjadi ketua untuk pendanaan mitigasi kekeringan.