Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP di MPR RI, Hendrawan Supratikno mengatakan jumlah pimpinan MPR ke depan sesuai dengan UU MD3 kembali menjadi 5 orang.

Sebelumnya ada usulan bahwa pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang sehingga bisa mengakomodir pihak oposisi.

"Kembali ke pertanyaan, 10 tidak perlu, tegas buat kita," ujar Hendrawan dalam diskusi di Kompleks Parlemen, senayan, Jakart, senin, (8/7/2019).

Ia mengatakan bahwa anggaran negara harus dikelola seefisien mungkin.

Sehingga menurutnya pimpinan MPR cukup 5 saja dengan kompisisi 1 ketua dan 4 wakil ketua.

Baca: Motif Ucapan ‘Ikan Asin’ Terungkap, Pihak Fairuz A Rafiq Harap Galih Ginanjar Ditahan

Baca: Pemotor Menangis Diamankan Polisi Karena Kedapatan Bawa Ganja

Baca: Kabar Bagus dari Saddil Ramdani pada Laga Terbaru di Malaysia

"Itu sebabnya kemarin semua anggaran dipotong 50-60%, Jadi berat dan kita perlu lebih efisien. Jadi cukup 5 saja," katanya.

Mengenai siapa yang mengisi pimpinan MPR menurut Hendrawan akan ditentukan dengan sistem paket.

Ada wacana agar paket pimpinan bersifat cair, tidak berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden.

"Mari kita buat paket, Demokrasi bisa dimasukan ini misalnya, kalau ada figur bagus pasti dialamar, kita hitung, inilah ilmu Politik, sebagai seni berhitung. nah paket ini dipersaingkan, Zaman pak Zulhas kita kita voting sampai pukul 3.20 pagi, saya ingat betul itu, siapa yang menang ini akan menjadi pimpinan kita bersama," pungkasnya.

Lintas koalisi

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan lobi antara Partai Politik untuk membentuk paket calon pimpinan MPR sudah berjalan. 

Komunikasi Partai Politik bukan hanya dalam koalisi saja, melainkan lintas koalisi.

Untuk diketahui pemilihan pimpinan MPR dilakukan menggunakan sistem paket bukan proporsional atau berdasarkan raihan kursi terbanyak di Pileg 2019.

Baca: Ketua DPR: Pelayanan Pajak Harus Lebih Cepat dan Mudah

Baca: Pengamat: Masyarakat Pastinya Ingin Ada Oposisi Bagi Pemerintah Jokowi-Maruf

Baca: Komnas Perempuan Berharap Banyak Kepada Jokowi Berikan Amensti Untuk Baiq Nuril

"Nah ini yang harus kita lihat, ada pemikiran kalau di MPR itu sudah lintas, tidak lagi tersekat 01 atau 02 dan komunikasi itu sudah dimulai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Tidak menutup kemungkinan paket pimpinan MPR yang terbentuk nanti merupakan campuran antara partai pemerintah dengan partai koalisi.‎

Misalnya menurut Hedrawan ada fraksi partai yang sekarang di koalisi pemerintah bergabung dengan paket pimpinan MPR yang dimotori Gerindra.

Ataupun sebaliknya ada partai yang sebelumnya berada di koalisi oposisi kemudian bergabung dengan paket pimpinan yang dimotori PDIP.

Baca: 78 Persen Kepala Daerah Berpotensi Maju Lagi di Pilkada Serentak 2020

Baca: Klaim Museum Puisi sebagai Rumahnya, Barbie Kumalasari Ngaku Itu Milik Orang Tua Angkatnya

"Misalnya PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, terus satu DPD, misalnya PPP ditinggal misalnya, karena yang paling kecil 19 kursi kan. terus kemudian disambut pihak gerindra, PKS, Pan Demokrat," tuturnya.

Alasan pembentukan paket pimpinan lintas koalisi, karena menurut Hendrawan di MPR lebih guyub.

Di MPR tidak ada sekat partai pemerintah atau opisi. PDIP Perjuangan sendiri menurut Hendrawan sedang berhitung agar paket pimpinan MPR dapat menang.

"Komunikasinya sudah cukup jauh, tapi ini kan tidak perlu saya jelaskan. komunikasi kan tidak ada salahnya," katanya.

Kata Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, Partai koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin solid hingga saat ini.

Sehingga, kata Cak Imin, posisi pimpinan MPR RI sudah tertutup untuk partai-partai oposisi.

"Kayaknya untuk peluang pimpinan MPR sudah tertutup karena koalisi solid," kata Cak Imin usai bertemu Wakil Presiden terpilih Maruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Baca: Pansel Diminta Cermati Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK di Sektor Sumber Daya Alam

Baca: Misteri Nenek di Kulon Progo yang Ditemukan Tewas dalam Sumur Tua Sedalam 15 Meter

Baca: PK Ditolak MA, Beredar Surat Pendek Baiq Nuril ke Presiden Jokowi, Ini Isinya

Menurut Cak Imin, partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin, sudah mengantongi nama, siapa yang akan menempati posisi ketua MPR RI itu.

"Jadi siapa Ketua MPR? itu proses," ucapnya.

Ia pun berharap, agar dirinya terpilih sebagai ketua MPR RI. Keinginan tersebut disampaikan juga setelah menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden terpiliha Maruf Amin.

"Ya kita minta doa restunya (red-Maruf Amin) agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," jelasnya.

Maruf Amin mendukung

Wakil Presiden terpilih Maruf Amin merestui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Tentu seperti orang yang dekat dengan saya, saya dukung," ucap Maruf Amin di kedimannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Baca: Cak Imin Minta Restu Maruf Amin Posisi Ketua MPR RI

Meski demikian, Maruf Amin harus berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan Partai Politik Koalisi pendukung terlebih dahulu terkait posisi itu.

"ya kita nanti bicarakan dengan presiden, dengan parpol koalisi," kata Maruf Amin.

Baca: Penentuan Lulus SBMPTN 2019 Disorot, PTN Pilih yang Pilihan 1 Meski UTBK Kalah, Ogah Dinomorduakan

Sementara itu, Cak Imin mengaku pertemuannya dengan Maruf Amin untuk meminta bantuan lobi politik di posisi Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) RI.

Namun, Cak Imin merahasiakan isi pembicaraan hal itu.

"pasti dong, rahasia itu. kita minta doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," kata Cak Imin.

Cak Imin menilai, posisi MPR sangat penting bagi dirinya. Sebab, tantangan bangsa kedepan harus diisi oleh sosok yang paham dengan 4 pilar MPR.

Baca: Polri : Dua Korban Tewas Kerusuhan 22 Mei Ditembak dari Jarak Dekat

4 pilar MPR RI yang dimaksud Cak Imin yakni, Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"ya tentu Indonesia kan lagi kuatnya gairah Islam dan gairah Islam itu harus dijembatani melakui penguatan 4 pilar kebangsaan dan NU punya modal itu," jelasnya.