Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Airlangga Hartarto dipastikan sudah mengantongi dukungan mayoritas internal partai, untuk kembali terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional pada Desember 2019.

Dedi Mulyadi mengatakan, sosok Menteri Perindustrian RI itu sudah didukung oleh sekitar 80 persen pemegang hak pilih dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan digelar Desember 2019.

Dedi Mulyadi menjelaskan jumlah pemilik suara pada munas itu sebanyak 557. Mereka terdiri dari pengurus DPD di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota serta organisasi masyarakat (ormas) sayap pendiri partai berlambang pohon beringin tersebut.

Dari total itu, menurutnya, hingga saat ini 468 di antaranya sudah menyatakan untuk mendukung Airlangga Hartarto.

Dukungan ini diyakini memiliki kekuatan hukum karena merupakan hasil musyawarah di masing-masing tingkatan.

"Dukungan ini didasarkan hasil rapat pleno di masing-masing DPD. Dukungan itu sudah ada pada kami, dokumennya jelas, peristiwa penyampaian dukungannya ada, foto ada. Jadi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat," katanya di Kantor DPD I Partai Golkar Jabar, Kota Bandung, Selasa (9/7/2019).

Dengan jumlah dukungan itu, Dedi Mulyadi menilai sosok Airlangga Hartarto diterima oleh seluruh lapisan partainya.

Ini membuktikan kandidat petahana itu telah bekerja dengan baik karena mampu membangun komunikasi hingga tingkat bawah.

"Kepemimpinan Airlangga mendapat apresiasi dari segenap partai. Jadi bukan hanya milik elit di Jakarta, tapi sudah sampai ke tinggat paling dasar," katanya.

Dedi pun meyakini dukungan ini tidak akan berubah hingga saat pemilihan ketua umum di munas tersebut. Dukungan ini mengikat secara moral organisasi dan akan dipertanggung jawabkan.

Disinggung adanya kandidat lain yang juga mengaku sudah mendapat dukungan kuat dari pengurus DPD, Dedi mempertanyakan kebenarannya. Sebab, menurut dia, selama ini dukungan itu hanya klaim dan tidak ada bukti yang otentik.

"Yang klaim dapat dukungan 400, jelaskan dari DPD mana saja. Klaim dukungan ini dari pemilik suara atau bukan. Masuk struktur atau bukan, kalau kami ada secara administrasi jelas," katanya.

Dedi meminta pihak-pihak yang sudah tidak menjadi bagian Partai Golkar agar tidak mencampuri proses munas.

Menurutnya, berbagai dinamika jelang agenda itu biarlah diselesaikan sendiri oleh internalnya. Jangan sampai, katanya, munas Golkar digeser menjadi untuk kepentingan pribadi.

Mengenai sejumlah pihak yang menginginkan pemajuan jadwal munas, Dedi mengatakan, hanya diutarakan oleh pihak yang mengincar jabatan di kabinet atau DPR.

Partai Golkar sendiri, katanya, hanya membutuhkan munas yang sesuai jadwalnya pada Desember 2019.