Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan tidak akan mengajukan Lukman Hakim Saifuddin untuk menjabat kembali sebagai menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, PPP menganut prinsip bergantian dalam hal kursi menteri yang dipercayakan Presiden Jokowi kepada para kader partai berlambang Kakbah.

"Jadi ini setuju semua kalau prinsip, tentu ya di antara kami (kader PPP) yang ada di sini yang menjadi calon menteri yang nanti segera diajukan oleh Pak Ketum PPP ke Pak Jokowi," ujar Arsul usai bersilahturahmi dengan Jokowi di Istana Bogor, Selasa (9/7/2019).

Baca: Pemulangan Rizieq Shihab Jadi Syarat Rekonsiliasi, Moeldoko: Pergi-pergi Sendiri Kok Dipulangin

Baca: Jual ke Pria Hidung Belang MS Banderol Istri Sendiri Rp 2 Juta, Ini Fakta-faktanya

Baca: Respons Bawaslu Sikapi Wacana Penggunaan e-Rekap dalam Pemilu

Baca: Respons Ganjar Pranowo Sikapi Namanya Disebut Bakal Ramaikan Pilpres 2024

Menurutnya, Lukman yang saat ini menjabat Menteri Agama ke depan tentu ada penugasan lain dari partai ataupun pemerintah untuk bertugas di tempat lain.

"Sebagai kader partai, kami juga harus berikan kesempatan kader lain untuk bisa duduki jabatan-jabatan di pemerintahan," tuturnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menyatakan Presiden Jokowi mempersilahkan partai berlambang Kakbah untuk mengajukan jumlah menteri untuk pemerintahan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Suharso setelah dirinya bersama para kader PPP bersilahturahmi kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

"Saya mengulangi saja (perkataan Jokowi saat pertemuan), kalau NasDem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9, gitu kata Presiden," ujar Suharso disambut riuh para kadernya.

"Berarti apa artinya? Tidak ngerti saya, kalau berharap kan boleh saja, kan tidak ada yang salah untuk menyampaikan," sambung Suharso.

Meski sudah disindir Jokowi terkait menteri, namun Suharso menyatakan PPP belum membicarakan hingga ke pos kementerian mana saja yang dapat diisi oleh kader PPP, mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden

"Nanti setelah presiden bertanya siapa? pos di mana? tentu saya akan kasih tahu siapa gitu. Dan itu presiden sendiri yang akan minta, saya ajukan, misal 10 atau 12 nama," ucapnya.

Yakin tak kurangi jatah

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.

Hal itu dikatakannya menanggapi dinamika terkait pembicaraan jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.

"Jadi persoalan apapun yang terjadi sudah pasti terhitung dengan sangat baik di dalam konteks kultur politik kita, jadi bukan persoalan harus menuntut berapa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan belum ada pembicaraan khusus terkait kursi menteri dengan Presiden Joko Widodo.

Baca: Menkumham Sebut Kasus Baiq Nuril Bukan Kasus Kecil

Baca: Tak Diketahui Sebabnya, Hepriaman Kapak Leher Ayahnya Hingga Putus

Baca: Debut, Penyerang Berdarah Liberia Langsung Cetak Gol untuk Persib U-16

"Jadi sejauh ini tidak pernah pimpinan Partai Nasdem mengajukan menteri membicarakan hal itu secara teknis," jelasnya.

Namum demikian, ia mengatakan kabinet yang akan datang harus diisi oleh partai-partai yang memiliki kesolidan dalam bertugas.

"Kalau solid berarti apa? Berarti harus diisi mereka yang memiliki perspektif yang sama. Partainya juga yang memiliki perspektif yang sama," katanya.

Jatah dipisah

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca: PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Baca: Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Asrama Haji

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

Ngotot minta 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Baca: The Lone Ranger and the Lost City of Gold (1958)

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.