Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Belum Ada Formula, Upaya Pemerintah Tarik Pajak Google cs Masih Buntu

Ia menyebut bahwa masyarakat dunia, khususnya Indonesia setiap harinya selalu terhubung dengan raksasa teknologi.

Belum Ada Formula, Upaya Pemerintah Tarik Pajak Google cs Masih Buntu
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penarikan pajak terhadap perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Facebook dan beberapa lainnya memang masih menjadi isu menarik bagi banyak negara.

Seperti yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara 'Smart Business Talk with Jusuf Kalla', di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Ia menyebut bahwa masyarakat dunia, khususnya Indonesia setiap harinya selalu terhubung dengan raksasa teknologi.

Mulai dari jejaring sosial Facebook, Google, Microsoft hingga Amazon.

Baca: Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Kado Mobil Mewah di Hari Ulang Tahun Aurel yang Ke-21 Tahun

"Kita dikuasai empat perusahaan (raksasa teknologi) di dunia ini, Google, Facebook, Microsoft, Amazon," ujar JK.

Kebiasaan itulah yang ia anggap membuat perusahaan-perusahaan tersebut mampu meraup keuntungan fantastis.

"Tiap hari, di antara kita ini pasti terlibat dengan salah satunya, karena itulah mereka kaya raya," kata JK.

Penerapan pajak yang menyasar raksasa teknologi tersebut saat ini memang dinilai masih mengalami kendala lantaran pengoperasian dilakukan secara lintas negara.

Oleh karena itu, negara-negara yang mengikuti KTT G20 tengah mencari cara terbaik untuk menerapkan pajak pada perusahaan-perusahaan teknologi kelas premium tersebut.

"Di tiap negara, mereka tidak bayar pajak karena lintas negara dan dunia akan mengatur itu," jelas JK.

JK menambahkan, perusahaan-perusahaan itu hanya mau membayar pajak jika aturan telah diberlakukan oleh seluruh negara atau serentak di dunia.

Karena raksasa yang menguasai pasar teknologi internet ini tidak akan tunduk pada peraturan pajak yang dibuat secara mandiri oleh masing-masing negara.

"Karena mereka hanya mau melaksanakan (pembayaran pajak) itu apabila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa kesepakatan kita (buat) sendiri," tegas JK.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas