Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung RI HM Prasetyo mengaku tak memikirkan kemungkinan dirinya dipilih lagi sebagai Jaksa Agung dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin tahun 2019-2024.

Ia menyatakan soal posisi jaksa agung dan menteri serta kepala lembaga negara lainnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Itu adalah hak prerogatif Presiden, tidak ada harapan ini itu,” ungkapnya di Kantor Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Prasetyo mengatakan dirinya berusaha fokus bekerja ketimbang memikirkan kemungkinan dipilih kembali sebagai Jaksa Agung. 

Baca: Agustus, Berkas Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

“Tidak ada harapan ini itu, yang penting bekerja untuk kepentingan bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Nasional Demokrat Johny G Plate mengatakan jika kembali mempercayakan posisi Jaksa Agung kepada partai yang dipimpin Surya Paloh maka akan menjadi sebuah keputusan bagus.

HM Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem.

Kursi Incaran PDIP 

Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang basis massanya banyak berada di desa-desa.

Dengan alasan tersebut, kata Ray, semua partai termasuk PDI Perjuangan yang merupakan partainya Presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy menilai, peluang untuk mengisi posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) terbuka bagi semua parpol.

"Kemendes itu sekarang menjadi sangat penting bagi semua pihak yang punya pandangan dalam membangun Indonesia harus dari desa, buttom up merubah cara pandang membangun seperti orba yan top down pasti akan sangat menarik untuk masuk didalam Kementrian desa," kata Lukman Edy di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (12/7/2019). 

"saya positif saja PDIP, saya anggap positif karena PDIP punya visi soal wong cilik, nah wong cilik kan adanya di desa," tambahnya.

Baca: Test Drive All New Mazda 3: Lincah Bermanuver, Memancing Penasaran Banyak Pengguna Jalan

Lukman menilai, Nasdem dan Golkar juga punya perhatian khusus dengan masalah desa. 

Namun, ia menegaskan, jika PKB tak kalah mementingkan masalah desa.

Baca: Baiq Nurul Tunggu Keputusan Jokowi Berikan Amnesti

Lukman mencontohkan, bagaimana PKB memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan terkait desa mulai dari Kementrian Kawasan Indonesia Timur, Kementrian Pembanguan Daerah Tertinggal hingga menjadi Kemendes PDTT.

"Jadi portofolionya selama ini PKB yang menata di situ," jelasnya. 

Dia mengatakan, penunjukan posisi Mendes PDTT menjadi kewenangan dan hak preogratif presiden Joko Widodo.

Sebab, tak menutup kemungkian  posisi itu, lanjut Lukman, diisi oleh kalangan Paprol, profesional, akademisi, birokrat atau TNI-Polri.

"kita serahkan sepenuhnya ke Pak Jokowi untuk menetukan hak preogratifnya untuk menentukan siapa yang cocok di Kemendes PDTT," ujarnya.