TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan pada saat proses seleksi calon pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia menilai, terdapat potensi pollitik uang atau money politic mewarnai pemilihan itu.

"Bukan hanya di Pilpres atau Pilkada, politik uang terjadi, tetapi pemilihan anggota BPK dalam proses pemilihannya bisa saja diduga money politic dan terjadinya deal-deal politik yang akan melumpuhkan kinerja BPK,” kata Ujang, kepada wartawan, Jumat (12/7/2019).

Pada saat ini, Tim Seleksi BPK Komisi XI DPR RI sudah menyelesaikan tahapan seleksi administrasi. Dari hasil seleksi tersebut sebanyak 32 calon pimpinan BPK dinyatakan lolos seleksi.

Baca: Dubes RI Sebut Rizieq Bisa Pulang Asal Bayar Denda, Jubir Prabowo Tak Sepakat & Beberkan Ini

Baca: Tersangka Kasus Pelecehan Santri Dijerat Hukum Jinayat, 90 Kali Cambuk atau Denda 900 Gram Emas

Ke-32 nama ini akan berebut 5 posisi anggota BPK yang telah habis masa jabatannya pada bulan Oktober dan Agustus 2019 DPR RI harus sudah memilih lima Anggota BPK baru.

Menurut Ujang, capim BPK merupakan jabatan politis, maka proses seleksi harus transparan terhadap publik. Namun, kata dia, sejauh ini pelibatan masyarakat atau KPK hampir tidak pernah dilakukan.

"Karenanya membuka peluang adanya deal-deal dalam menentukan siapa saja yang akan menduduki jabatan anggota BPK. Kalau sampai kejadian money politik, maka rusaklah semua tatanan pemerintahan," tegas Ujang.