Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tingkat Kepatuhan LHKPN di Papua Rendah, KPK Gelar Bimtek di Kantor Bupati Jayawijaya

"Tidak boleh ada yang ditutupi karena KPK pasti bisa mengetahui harta yang belum dilaporkan," kata Isaias.

Tingkat Kepatuhan LHKPN di Papua Rendah, KPK Gelar Bimtek di Kantor Bupati Jayawijaya
HANDOUT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) di Provinsi Papua dan Papua Barat. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pengisian e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Selama satu minggu sejak Senin (8/7/2019) hingga hari ini Jumat (12/7/2019), KPK menyelenggarakan rangkaian kegiatan bimtek asistensi pengisian e-LHKPN di lingkungan Provinsi Papua. Kegiatan bertempat di kantor Bupati Nabire dan Kantor Bupati Jayawijaya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Jumat (12/7/2019).

Kegiatan itu, lanjut Febri, dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan LHKPN mengingat rata-rata kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemprov/Pemkot/Pemkab se-provinsi Papua masih sangat rendah.

"Bahkan beberapa daerah tercatat tingkat kepatuhan lapornya 0 persen," kata Febri.

Hadir dalam kegiatan bimtek yaitu, Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai serta para penyelenggara negara di lingkungan Pemkab dan DPRD Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Paniai.

Baca: PDIP Dikabarkan Incar Posisi Kementerian Desa, Begini Tanggapan Elit PKB

Selanjutnya, para penyelenggara negara di lingkungan Pemkab dan DPRD Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupatan Tolikara serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Nabire kurang lebih 206 orang.

Dalam sambutannya Bupati Nabire Isaias Dow menyampaikan agar pelaporan LHKPN disampaikan secara jujur.

Baca: Agustus, Berkas Kasus Suap Pengadaan Pesawat Garuda Akan Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

"Kalau melaporkan harta, yang lengkap dan semuanya harus dilaporkan. Tidak boleh ada yang ditutupi karena KPK pasti bisa mengetahui harta yang belum dilaporkan," kata Isaias.

Isaias juga menyampaikan rencananya untuk memasukkan faktor kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu aspek penilaian yang digunakan dalam promosi jabatan, khususnya bagi beberapa kabupaten di sekitar Nabire seperti Dogiyai, Waropen, Deiyai, Intan Jaya, Paniai, dan lainnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas