Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Urgensi Hadirkan Saksi, KPU Tunggu Pemeriksaan MK untuk Masing-masing Perkara

"Nanti agenda berikutnya. Karena minggu depan itu masih pembacaan jawaban," ucap Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari

Urgensi Hadirkan Saksi, KPU Tunggu Pemeriksaan MK untuk Masing-masing Perkara
Wartakota/Henry Lopulalan
SIDANG PHPU---Suasana sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang PHPU dibagi atas tiga panel hakim konstitusi yang masing-masing terdiri atas 3 orang ini menangani 260 perkara tergistrasi. Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih belum bisa memastikan apakah mereka bakal menghadirkan saksi ke dalam persidangan sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi selang dua agenda berikutnya.

Sebab, setelah agenda pembacaan permohonan yang selesai Jumat (12/7/2019), pada Senin besok MK akan menggelar sidang agenda pemeriksaan jawaban Termohon dan pihak terkait.

Baca: 30 Persen Perkara PHPU Pileg di MK karena KPU Tak Tindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asyari memberikan contoh amplop suara sah saat sidang lanjutan sengketa hadil pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). KPU membawa amplop baru untuk dibandingkan dengan amplop yang ditemukan saksi Prabowo Sandi dalam sidang sengketa pilpres kemarin (19/6) yang dibawa oleh Beti Kristina. Tribunnews/Jeprima
Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asyari memberikan contoh amplop suara sah saat sidang lanjutan sengketa hadil pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019). KPU membawa amplop baru untuk dibandingkan dengan amplop yang ditemukan saksi Prabowo Sandi dalam sidang sengketa pilpres kemarin (19/6) yang dibawa oleh Beti Kristina. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

"Nanti agenda berikutnya. Karena minggu depan itu masih pembacaan jawaban," ucap Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

KPU, kata Hasyim Asyari, harus lebih dulu menunggu putusan hakim soal berapa banyak perkara yang dimohonkan dianggap layak dan bisa diteruskan untuk agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi.

Usai Majelis Hakim Konstitusi memutus perkara mana yang bisa maju ke agenda tersebut, KPU kemudian baru mulai memikirkan soal urgensi menghadirkan saksi dalam persidangan.

"Kalau tidak salah jadwalnya tanggal 22 Juli itu (MK) membuat putusan apakah perkara-perkara ini lanjut atau tidak," jelas dia.

Sebagaimana diketahui 260 perkara sengketa Pileg 2019 teregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

Jika dirinci, dari 260 perkara, sebanyak 248 perkara diajukan parpol, 1 perkara diajukan oleh Pemohon Partai Berkarya berkaitan dengan parliamentary threshold, dan 1 perkara diajukan oleh kelompok masyakarat adat di Papua.

Sementara, 10 perkara yang diajukan calon anggota DPD meliputi 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara (2), Nusa Tenggara Barat (1), Sulawesi Tenggara (1), Maluku Utara (2), Papua (3), dan Papua Barat (1).

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas