Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto menandai berakhirnya pilpres secara politik. 

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan kepada Tribunnews.com, Minggu  (14/7/2019).

"Pertemuan Jokowi dengan Prabowo kemarin itu untuk melengkapi hasil pilpres yang telah final diputuskan MK. Keputusan MK mengakhiri pilpres secara hukum," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) itu kepada Tribunnews.com, Minggu (14/7/2019).

Hal itu terlihat ketika Prabowo secara terbuka melalui pertemuan itu menerima hasil pilpres, mengakui dan memberikan legitimasi pada Jokowi sebagai presiden terpilih. 

Baca: 7 Tempat Wisata Dekat Universitas Brawijaya Malang

Baca: Jokowi Ultimatum Pelaku Pungli dan Penghambat Investasi

Baca: Sebuah Kapal Barang Peti Kemas Tabrak Dermaga di Pelabuhan Tanjung Emas

"Peristiwa itu semacam concession event dari Prabowo. Saat yang sama pertemuan itu menunjukkan bahwa Jokowi bersedia merangkul pihak Prabowo, walaupun tidak harus dalam bentuk koalisi di kabinet," jelasnya.

Kembali Bersatu

Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7/2019) adalah momentum untuk kemajuan Indonesia.

Pertemuan ini juga diyakini akan mengakhiri spiritualisasi rasa dendam yang telah merasuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat yang sangat membahayakan eksistensi NKRI.

Hal itu disampaikan Direktur Relawan TKN, Maman Imanulhaq saat memberikan sambutan dalam acara syukuran rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo yang digelar Rumah Kerja Relawan (Rumker) Jokowi Amin di Jatinegara Jakarta, Sabtu (13/7/2019) malam.

"Saya yakin pertemuan ini akan mengakhiri rasa saling benci, curiga dan dendam yang memunculkan narasi tentang negeri yang sakit, kacau, kriminalisasi tokoh dll. Saya berharap semua pendukung kembali bersatu menguatkan persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air," kata Maman.

"Kita merasa lega dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi pagi. Karena harus diakui Pilpres 2019 telah memicu keretakan hubungan sosial di masyarakat. Mari kita hentikan aksi bullying, blokir-memblokir akun medsos, fitnah dan ujaran kebencian. Saatnya kita gotong royong membangun Indonesia yang lebih maju dan bermutu," ujar Bendahara Lembaga Dakwah PBNU ini.