Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Khawatir Ada Konflik Kepentingan KPU Daerah, Perludem: Kawal, Jangan Sampai Masuk Angin

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan rekomendasi kepada KPU RI terkait sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi

Khawatir Ada Konflik Kepentingan KPU Daerah, Perludem: Kawal, Jangan Sampai Masuk Angin
Fahdi Fahlevi
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan rekomendasi kepada KPU RI terkait sengketa hasil Pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi.

Dalam menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di MK, KPU RI harus benar-benar memastikan jajaran dibawahnya menjawab berbagai dalil Pemohon bahwa mereka memang sudah bekerja baik dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Pasalnya Perludem khawatir, dengan begitu banyaknya aktor penting legislatif daerah yang terlibat dalam Pemilu dan menyengketakan hasilnya di MK, bisa berpotensi benturan terhadap kepentingan lainnya atau ada conflict of interest.

Baca: Ratna Sarumpaet Menahan Rindu Bertemu Cucu Selama 9 Bulan di Penjara

Baca: Ancam Anggota Keluarga, Pemerintah Cina Intimidasi Warga Uighur di Luar Negeri

Baca: PA 212: Kami Tidak Lagi Bersama Prabowo Subianto

"KPU perlu betul-betul mengawal proses di MK ini. KPU RI perlu mengawal seluruh jajarannya dari daerah agar tidak masuk angin, karena memang potensi adanya kebocoran atau benturan kepentingan sangat besar, mengingat banyaknya aktor yang terlibat dalam proses Pemilu legislatif," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Kepastian manajerial satu pintu dalam segala bentuk koordinasi lewat KPU pusat juga harus benar-benar dijaga.

Jangan sampai timbul permasalahan semisal jajaran penyelenggara Pemilu yang bersikap tidak netral alias berpihak pada salah satu kelompok atau aktor tertentu saat menghadapi sengketa di MK.

"Jangan sampai ada jajaran penyelenggara Pemilu yang ternyata belok-belok, atau tidak netral, berpihak kepada salah satu kelompok atau aktor tertentu saat perselisihan di MK," ungkap dia.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas