TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat koordinasi yang menghadirkan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, Menkumham yang diwakili Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, dan Gubernur Banten Wahidin Halim di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019) berakhir dengan senyuman.

Usai menggelar rapat selama kurang lebih 1,5 jam mengenai konflik antara Walikota Tangerang dan Menkumham itu semua pihak yang terlibat menunjukkan wajah senyum ke kamera awak media.

Keempatnya kemudian saling bersalaman sambil tersenyum.

Sekjen Kemendagri Hadi prabowo yang menjadi penengah dalam konflik tersebut mengatakan kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi lebih intensif.

Baca: PKS: Tak Elok Pejabat Publik Berseteru, Sampai ke Polisi Segala

Keduanya, menurut Hadi juga sepakat untuk mencabut laporan ke kepolisian yang sudah dilakukan kedua pihak.

“Semua masalah clear dan persoalan teknis diambil alih oleh Gubernur Banten yang bertanggung jawab atas tata Kota Tangerang. Keduanya juga sepakat untuk mencabut laporan masing-masing (ke kepolisian) dan memulihkan pelayanan publik seperti sedia kala,” ungkap Hadi Prabowo usai rapat.

“Jadi sudah tidak ada dusta antara Pak Walikota dan Kemenkumham,” imbuh Hadi sambil diikuti tawa tiga pihak lainnya.

Hadi menerangkan bahwa konflik terjadi setelah adanya perbedaan persepsi memahami Perda Tahun 2012 mengenai Tata Kota Tangerang untuk wilayah pemerintahan, perdagangan, dan jasa di antara kedua belah pihak.

“Sebenarnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak sejak 16 Oktober 2018 di mana Pak Walikota harusnya sudah memberi izin. Namun Pak Walikota mempunyai perspektif lain bahwa perizinan diberikan baru setelah revisi Perda tersebut selesai, padahal izin tidak perlu menunggu revisi. Menunggu proses perizinan saja lama, apalagi menunggu revisinya,” ujar Hadi.

Baca: Pria Berusia 62Tahun Jadi Tersangka Pemilikan Sabu

Hadi mengatakan pihak Kemendagri juga siap memfasilitasi masalah masih adanya sejumlah lahan yang belum diserahkan Kemenkumham kepada Walikota Tangerang.

“Nanti kami fasilitasi juga masalah yang masih ada dengan mengundang Kementerian PUPR sebagai pihak terkait,” kata Hadi.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan dalam tiga hari ke depan pihaknya akan kembali mengagendakan pertemuan dengan Walikota Tangerang dan Kemenkumham untuk memperbaiki tata ruang dan tata kota di wilayah tersebut.

“Kalau saya lihat tak ada yang bersifat prinsip, hanya ada kesalahpahaman. Tiga hari ke depan kita akan ketemu lagi menyempurnakan tata ruang yang ada dengan membangun kompromi-kompromi di situ,” ucap Wahidin Halim.

Sementara Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang bersebelahan dengan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto pada sesi wawancara mengatakan siap menjalankan arahan yang disepakati dalam rapat.

Ia juga mengatakan siap membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Kemenkumham untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Arief juga sepakat untuk mencabut laporan serta memulihkan pelayanan publik yang sempat dihentikan.

“Sebenarnya kami mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat di Kota Tangerang, nanti akan kita perjelas dalam rapat bersama Gubernur Banten selaku penanggung jawa tata kelola ruang di Kota Tangerang.”

Baca: Pengemudi Mobil Mewah Terlihat di CCTV Mencuri Tong Sampah, Ini Nomer Platnya .

“Kita juga sepakat untuk cabut laporan masing-masing, setelah ini kami cabut. Di sini saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya masalah air dan listrik yang dihentikan bukan wewenang kami tapi PLN dan PDAM, tapi soal sampah ternyata lapas di sana belum bayar retribusi. Dan masalah penerangan jalan umum sudah kami pulihkan sejak kemarin atas arahan Mendagri,” jelas Arief secara panjang lebar.

Ia pun menyatakan sempat menitipkan salam untuk Menkumham Yasonna H Laoly kepasa Sekjen Kemenkumham.

“Saya sudah titipkan salam hormat kepada Pak Menkumham, semoga ini menjadi jalan keluar terbaik bagi Pemkot Tangerang dan Kemenkumham,” pungkasnya.