Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) antara Wali Kota Arief dengan Menkumham yang diwaliki oleh Sekjen Bambang Rantam Sariwanto, Kamis (18/7/2019‎) berlangsung selama hampir 1,5 jam.

Mediasi yang dihadiri oleh Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Arief dan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam ‎ini berlangsung tertutup bagi awak media.

Seusai pertemuan, tampak pihak yang terlibat perseteruan kompak tersenyum dan saling bersalaman. Mereka sepakat menyudahi pertemuan, berdamai serta cabut laporan di Polres Tangerang.

Baca: DPD RI Akan Kawal Aspirasi Daerah Sampai Masa Bakti Berakhir

Baca: JSKY Klaim Ciptakan Modul Surya Berbobot Ringan Pertama di Dunia

Baca: Ada yang Unik dari Laga Timnas U-19 Malaysia pada Piala AFF U1-8

Ditemui usai mediasi, Wali Kota Arief sempat berbagi cerita mengapa mediasi berlangsung hingga 1,5 jam. Dia membantah mediasi berjalan alot dan panas. Mediasi memakan waktu karena banyak yang memberikan masukan.

"Tadi itu lama karena ada dirjen segala macam, masing-masing menyampaikan pendapat dan masukan. Kesimpulannya akan dibahas di Pak Gubernur," ungkap Arief.

Meskipun sudah berdamai, Arief mengaku pihaknya bakal tetap bertemu langsung dan bersilaturahmi dengan Menkumham, Yasonna.

Untuk diketahui, sempat terjadi perseteruan hingga aksi saling sindir antara Wali Kota Arief dengan Menkumham Yasonna.

Baca: Penggalangan Dana Berhasil, Jenazah Mahasiswi PGSD Unnes Asal Papua Dipulangkan Hari Ini

Baca: Kisruh PPDB 2019, Direktur YSKK Solo Menilai Itu Tanggung Jawab Pelayan Publik

Ini bermula dari Yasonna yang menyindir Wali Kota Arief dengan menyebut Pemkot Tangerang menghambat perizinan di lahan Kemenkumham.

Perseteruan kian memuncak saat Pemkot Tangerang tidak melayani pelayanan di atas lahan Kemenkumham khususnya perkantoran hingga ada komunikasi dengan Kemenkumham.

Atas peristiwa itu, Wali Kota Arief mengaku ‎sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Kemendagri dan kemenkumham serta tembusan ke Presiden Jokowi.