TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemenkumham melalui Sekjen Bambang Rantam Sariwanto dan Walikota Tangerang Arief S Wismansyah kemarin Kamis (18/7/2019) melalui mediasi Kemendagri akhirnya sepakat berdamai setelah sebelumnya berseteru panjang soal lahan di Kota Tangerang.

Ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019), Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan konflik lahan itu hanya sebatas perbedaan pendapat antara kakak dan adik saja.

“Perbedaan pendapat antara kami dengan Pemkot Tangerang sudah selesai, kemarin Kemendagri mengundang kami untuk mendengar perbedaan pendapat mengenai fasilitas Kemenkumham yang dibangun di Kota Tangerang. Ini hanya perbedaan pendapat antara kakak dan adik saja,” ungkap Yasonna.

Baca: Tiga Poin yang Dibahas dalam Rapat Dewan Pembina Gerindra di Hambalang

Yasonna juga menjelaskan pihaknya dan Pemkot Tangerang akan segera mengurus pencabutan laporan di kepolisian sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri kemarin.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah layanan publik seperti air, listrik, drainase, dan sampah yang sempat dihentikan akibat konflik itu sudah kembali normal.

Yasonna menyatakan siap berkoordinasi secara lebih intensif bersama Pemkot Tangerang dan Gubernur Banten untuk menyelesaikan masalah yang belum tuntas.

Baca: KPK Periksa Rizal Ramli Terkait Kasus BLBI

“Sebelumnya kan memang ada kesepakatan tanggal 22 November 2018 agar Pemkot Tangerang menyelesaikan administrasi proses hibah kepada kami yang ada beberapa item. Beberapa belum diproses dan besok akan ada pertemuan dengan Gubernur untuk fasilitasi masalah ini.”

“Jadi kadang-kadang ada adik yang salah persepsi soal ini, kita sama-sama koreksi,” pungkasnya.