Mengutip Michelle Bachelet dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, negara-negara diminta untuk bertanggung jawab atas warga negara mereka dan mengambil mereka kembali jika terbukti tidak bersalah.

PBB menyatakan terdapat sekitar 29.000 anak-anak petempur asing ISIS di Suriah.

Yang mama 20.000 di antaranya dari Irak, tetapi secara keseluruhan terdapat sekitar 50 kewarganegaraan.

Adapun warga negara Indonesia sendiri terdiri dari 120 orang di antaranya anak - anak dan perempuan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme DPP KNPI, Arif Rahman Husein usai bersilaturahmi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius.

“Dalam hal ini pemerintah dirasa harus cermat dan hati-hati. Melihat secara ideologi serta pemahaman yang mereka miliki besar kemungkinan sudah jauh dari pancasila dan rasa nasionalis,” kata Arief melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Arif mengatakan bahwa di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa serta merta untuk menolak kepulangan mereka.

Maka dari itu, harus ada tim khusus yang konsen dalam hal ini.

“Mengingat kita menghadapi manusia yang hidup di dunia perang dan konflik agama. Secara psikologis mereka bukan manusia biasa seperti masyrakat yang tinggal di Indonesia,” jelas dia.

“Belum lagi rasa trauma yang di alami para perempuan-perempuan relawan ISIS ini, bagaimana buruknya prilaku yang mereka terima saat di suriah,” tambah dia.

Arif menjelaskan, KNPI mendukung penuh rencana pembentukan tim terdiri yang dari Kementerian Luar Negeri, Polri, BIN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dia berharap satgas ini secepatnya bertugas.

KNPI sendiri sebagai wadah organisasi pemuda di Indonesia juga akan ikut berperan dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme, dengan struktur hingga kecamatan dan kelurahan.

“DPP KNPI akan menginstruksikan agar temen-teman di daerah bisa bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menjaga keamanan dari tindakan teror,” pungkasnya.