TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Bagaimana tangggapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), selaku koalisi di Pilpres 2019 lalu?

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan itu haknya Gerindra untuk juga mengincar kursi Ketua MPR RI.

"Haknya partai Gerindra utk mempunyai target dan strategi. Monggo kerso," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

Bagaimana dengan PKS, apakah ikut juga mengincar kursi Ketua MPR?

"Seperti apa paket MPR, di PKS domainnya pimpinan partai dan Musyawarah Majelis Syuro," jawab Mardani Ali Sera.

Baca: Ketika Parpol Pendukung Ramai-ramai Menolak Gerindra Gabung Koalisi Jokowi

Tapi secara pribadi, Mardani Ali Sera melihat sikap terbaik pengusung Prabowo-Sandiaga di Pilpres lalu adalah oposisi dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Kami Oposisi adalah sikap terbaik pendukung Prabowo Sandi. Sehat bagi demokrasi. Dan pilihan mulia," tegasnya.

Demokrat juga berminat

Partai Demokrat ternyata juga mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

"Partai Demokrat memang juga mengincar kursi Ketua MPR dan Demokrat layak menjadi pimpinan MPR," ujar mantan juru bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.

Hal ini menanggapi keinginan Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI.

Untuk memperoleh kursi Ketua MPR RI, Ferdinand Hutahaean menjelaskan, pintu komunikasi dibuka Demokrat dengan PDI Perjuangan, selaku pemenang Pemilu 2019.

"Kami akan mencoba komunikasi dengan partai pemenang pemilu yaitu PDIP untuk bersedia membantu Demokrat meraih kursi pimpinan MPR," jelas Ferdinand Hutahaean.

Selain PDI Perjuangan, imbuh Ferdinand Hutahaean, Demokrat juga akan mengajak partai lain untuk bersama sama mengusulkan paket pimpinan MPR.

Kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 bukan hanya menjadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Partai-partai di luar pemerintah juga turut mengincar kursi MPR RI.

Sebelum diinginkan Demokrat, Gerindra, Partai Golkar dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua MPR RI.

Dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan MPR. Kemudian, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.  

Analisis pengamat

Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan PDI Perjuangan sudah pasti mendapatkan posisi Ketua DPR lantaran menjadi partai pemenang pemilu 2019.

Di sisi lain, posisi Ketua MPR pun ramai menjadi perbincangan. Terakhir, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengusulkan partainya mendapat kursi Ketua MPR sebagai bagian dari rekonsiliasi.

Menanggapi hal itu, Karyono menilai UU MD3 tidak membatasi apabila posisi Ketua MPR nantinya diisi oleh partai pemenang atau dengan kata lain kader dari PDI Perjuangan.

"Mengenai posisi PDIP sudah mendapatkan posisi sebagai ketua DPR itu memang sudah otomatis karena UU MD3 telah menegaskan posisi ketua DPR diisi oleh partai pemenang pemilu. Meski demikian, UU MD3 tidak membatasi apabila posisi ketua MPR diisi oleh PDIP," ujar Karyono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (21/7/2019).

Namun demikian, terlaksananya kemungkinan itu disebut Karyono sangat tergantung dari strategi perjuangan masing-masing parpol.

Menurutnya, apabila partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf sepakat, maka bisa saja partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menduduki posisi Ketua MPR pula.

"Jika seandainya di internal partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf sepakat dan solid mendukung PDIP menduduki ketua MPR. Hal itu bisa saja terjadi. Jadi, kata kuncinya ada kompromi dari semua parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada semua pihak bahwa ada hal lebih penting daripada sekadar perebutan posisi ketua MPR.

Ada hal yang sangat substansial yang perlu dikawal yaitu agenda memperkuat kewenangan MPR.

"Mengembalikan fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, mengawal dan mewujudkan haluan negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal pokok itulah yang perlu dikawal oleh semua kekuatan politik. Jadi bukan sekadar perebutan posisi jabatan," pungkasnya.