Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno juga mengomentari isu tersebut.

Menurut Fajar, pihaknya terus mendorong upaya-upaya yang dilakukan PT Pos Indonesia dalam mentransformasikan usaha mengikuti perubahan lingkungan usaha yang cepat.

Kementerian BUMN juga mengawasi dengan saksama perkembangan Pos Indonesia agar tetap berkarya dan menjalankan fungsinya.

"Kami memastikan bahwa Pos Indonesia masih terus berkarya, hak-hak karyawan dipenuhi."

"Pos Indonesia adalah perusahaan yang sehat dan melakukan transformasi untuk menjadi BUMN yang lebih kuat dan terus melayani masyarakat hingga ke seluruh pelosok Tanah Air," ujar Fajar Senin (22/7/2019).

Direktur Utama Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono langsung membantah sekaligus menyebutkan berita-berita tersebut tidak benar.

Gilarsi mengklarifikasi isu tersebut diawali dari pernyataan DPR RI Ibu Rieke Dyah Pitaloka, yang meminta perlunya perhatian Pemerintah terhadap kondisi Pos Indonesia.

"Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Rieke Dyah Pitaloka, sebagai wujud pembelaannya kepada Pos Indonesia."

"Karena memang diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda," ujar Gilarsi.

Menurut Gilarsi dalam beberapa poin dalam pemberitaan media itu tidak benar.

Salah satunya isu soal pinjaman bank untuk membayar gaji karyawan.

"Benar perusahaan perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan."

"Modal kerja dipinjam dari bank, namun tidak untuk tujuan membayar gaji karyawan," papar Gilarsi.

Baca: Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Lombok Gratis Lewat Pos Indonesia, Ini Syaratnya

Baca: PT Pos Indonesia Diisukan Bangkrut, Ini Faktanya...

Stategi PT Pos Indonesia untuk Bangkit