PDIP: Kita Menghindari Terjadinya Obesitas Kekuasaan
Hal itu dikatakannya karena PDIP menghindari banyaknya partai yang ingin berada di pemerintahan Jokowi jilid II.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyatakan saat ini tak perlu ada tambahan partai untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Hal itu dikatakannya karena PDIP menghindari banyaknya partai yang ingin berada di pemerintahan Jokowi jilid II.
Karena menurutnya, jika terlalu banyak partai politik dalam pemerintahan, akan menjadi tidak efektif.
"Saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya, kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan.
Sehingga saya rasa dengan koalisi yang ada tentu sudah efektif di pemerintahan ke depan," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Selain itu, ia mengatakan pemerintah membutuhkan partai oposisi untuk menjalankan fungsi check and balances.
Baca: Idil Merelakan Sapi Kesayangannya Seberat 1,1 Ton Dibeli Presiden Jokowi
Baca: Perubahan Tubuh Jefri Nichol Sebelum Diciduk Polisi karena Ganja, Bedakah Wajahnya di Foto Terbaru?
Baca: Dua Ibu-ibu Saling jambak Gara-gara Teriakan Sok Seksi, Kasusnya Sampai di Pengadilan
Baca: Dua Kali ke Polres Jaksel, Ternyata Sang Bunda Belum Bisa Bertemu Jefri Nichole
Dengan demikian, ia menegaskan parpol koalisi pemerintahan sudah sangat cukup dan tak perlu ditambah.
"Dengan koalisi yang ada itu sebenarnya dukungan untuk pemerintah sudah sangat cukup. Dengan kurang lebih 60 persen itu sudah sangat cukup dan saya kira kita menjaga sih, sehingga tetap ada mekanisme di dalam politik yang demokratis di mana kita butuh juga ada kekuatan politik lain di luar pemerintahan untuk menjaga check and balances," katanya.
Ia mengungkapkam ada upaya dari sejumlah parpol pendukung Prabowo Subianto yang menjalin komunikasi dengan partai koalisi Jokowi.
Namun, Andreas menilai partai-partai itu hingga kini cenderung berada di luar pemerintahan.
"Saya kira selama ini upaya-upaya seperti itu mungkin ada, tapi secara jelas juga mereka, saya kira teman-teman Gerindra kebanyakan lebih suka ada di luar," pungkasnya.
