Manuver Politik Surya Paloh Dinilai Sebagai Sinyal 'Perpecahan' Koalisi Jokowi
Apalagi, belakangan ini juga diketahui Surya Paloh memanggil koalisi Jokowi dan menyatakan tak akan ada koalisi baru.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai manuver Ketua Partai Nasdem Surya Paloh ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sinyal perpecahan koalisi dengan partai pengusung Jokowi-Maruf.
Hal itu dibuktikan dengan pertemuan Surya Paloh dan Anies kemarin yang bersamaan dengan pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Apalagi, belakangan ini juga diketahui Surya Paloh memanggil koalisi Jokowi dan menyatakan tak akan ada koalisi baru.
Hendri mengatakan, pertemuan tersebut merupakan sinyal Partai Nasdem akan membuat koalisi sendiri dengan menggandeng Partai Golkar dan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP).
"Sementara nantinya koalisi pemerintahan Jokowi isinya Gerindra dan PDI-P," ucap Hendri saat dihubungi, Rabu (24/7/2019).
Baca: TKN Jokowi-Maruf Akan Dibubarkan Besok
Baca: Surya Paloh Dinilai Hanya Main Drama Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Alasannya
Menurutnya, Surya Paloh saat ini sedang menjalani drama politik sebelum pecah kongsi dengan PDI-P di pemilihan capres tahun 2024. "Ini sedang drama politik kita lihat aja ke depannya akan seperti apa, nikmati saja," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut partainya membuka kemungkinan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai Calon Presiden pada tahun 2024.
Hal ini disampaikan Paloh usai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019).
Mulanya, Paloh mengaku memberikan saran-saran kepada Anies agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjalankan tugasnya dengan baik.
Dia menganggap sosok Anies tak hanya dibutuhkan warga Jakarta, tetapi juga bangsa Indonesia.
Wartawan pun menanyakan, apakah hal ini menandakan Paloh mendukung Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Sudah pastilah dukungan. Secara politik, lahiriyah, batiniyah lah dukungan," ucap Surya sembari tertawa di Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).
Wartawan kembali bertanya maksud pernyataan Paloh itu apakah berarti juga Nasdem mendukung Anies untuk tahun 2024. Diketahui, pada tahun 2024, Indonesia akan kembali menggelar pemilihan presiden.
"2024 kan tergantung Anies. Niatnya sudah pasti ada di situ, semua niat-niat baik harus terjaga asal baik," kata dia.
Wartawan memastikan lagi, "Artinya Nasdem siap mendukung Anies untuk 2024?"
"Insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan dukungan itu kan tidak bisa hanya datang dari pada 1 kelompok termasuk 1 institusi parpol Nasdem. Kita mengharapkan para pihak untuk anak-anak bangsa ini memenuhi kapasitas dan kapabilitas pemimpin negeri ini," tambahnya.
Untuk saat ini, Surya mendorong agar Anies mengeluarkan potensinya dalam memimpin Jakarta. Ia berharap Anies bisa mengembangkan kinerjanya bagi kemaslahatan warga dan bangsa.
Megawati Tanggapi Surya Paloh
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi alasan tidak hadir dalam pertemuan yang digagas Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan ketua umum parpol koalisi Jokowi lainnya.
"Saya ditanya kenapa ibu tidak ada. Saya memang ada berada di luar daerah waktu itu," kata Megawati dalam konferensi pers di kediamannya Jalan Teuku Umar Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Megawati berbicara hal itu usai bertemu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Baca: Pengamat: Inilah Politik, Lawan Mendadak Bisa Jadi Kawan!
Megawati mengatakan saat ini PDI Perjuangan sibuk untuk penyelenggaraan Kongres PDI Perjuangan.
"Kami sekarang sedang menghadapi rapat kerja untuk penyelenggaraan Kongres PDI Perjuangan yang akan diadakan pada 8 sampai 11 Agustus 2019," ujar Megawati.
Megawati tidak ingin ketidakhadirannya dalam pertemuan Surya Paloh digoreng-goreng hingga informasinya tidak jelas.
Reaksi Surya Paloh Sebelumnya
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan mengenai ketidakhadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan utusannya dalam pertemuan ketua umum parpol pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di kantor DPP Nasdem, Senin (22/7/2019) lalu.
Selain Surya Paloh sebagai tuan rumah, hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.
Surya menyebut Ketua Umum PDIP tak ikut hadir karena pertemuan tersebut berlangsung secara spontan tanpa diagendakan sebelumnya.
"Ya memang kalau bisa hadir bersama bisa lebih baik. Tapi ini spontan saja kebetulan sedang kumpul di kantor Nasdem," kata Surya kepada Kompas TV, Selasa (23/7/2019).
Surya mengakui ia memang tidak mengundang perwakilan PDIP untuk datang ke kantornya kemarin.
Namun ia menyebut tiga ketum parpol yang datang juga tidak diundang.
"Memang yang datang tidak diundang. Itu semua spontan datang kebetulan sekali mereka adik-adik saya. Dan mereka melihat saya dua hari sebelumnya merayakan ulang tahun," kata politisi kelahiran 16 Juli 1951 ini.
Surya pun menegaskan dalam pertemuan itu tak ada pembahasan spesifik.
Masing-masing ketum parpol hanya saling bertukar pikiran terkait konsolidasi politik yang dilakukan pasca pilpres 2019.
Sementara soal pimpinan MPR, Surya sepakat bahwa dalam paket yang diusung harus diisi oleh parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, bukan parpol oposisi.
Hal ini disampaikan Surya menanggapi Partai Gerindra yang juga mengincar kursi Ketua MPR.
"Kursi MPR idealnya tetap paket partai pengusung pemerintahan Jokowi saat ini," kata dia.
Namun, terkait siapa yang mendapat jatah ketua MPR dan tiga wakil Ketua MPR, menurut dia hal itu belum diputuskan.
Selutuh parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf harus membahasnya lebih lanjut.
"Kalau masing masing mau jadi ketua ya susah," kata bos Media Group ini.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno sebelumnya mengungkapkan alasan tak adanya elite PDIP pada pertemuan di Kantor Nasdem.
Menurut Hendrawan, PDIP sedang fokus menyiapkan acara kongres V yang rencananya digelar pada 8-10 Agustus 2019.
Meski tak ada perwakilan yang hadir, kata Hendrawan, PDIP terus mengikuti bahasan dari silahturahim antarketum partai tersebut.
"Kami sedang fokus pada kegiatan konfercab dan konferda partai jelang Kongres Bali 8-10 Agustus 2019. Meski begitu, kami terus mengikuti silaturahim antarpartai yang sedang berlangsung, dan mendorong komunikasi politik yang konstruktif terus dilakukan," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2019).
